Beritatrend.com. -Jakarta Sabtu, 31/08/24. Jelang pergantian dan pelantikan Presiden Indonesia yang akan diisi oleh Prabowo Subianto pada akhir tahun 2024, suasana politik dan sosial di tanah air semakin memanas. Masyarakat tengah dilanda kekhawatiran mengenai berbagai isu mendasar yang belum terselesaikan, mulai dari krisis ekonomi hingga ketidakadilan sosial.
Sejak Pemilu Presiden yang lalu, kegaduhan politik telah merajalela, mengalihkan perhatian publik dari masalah-masalah mendesak seperti tingginya harga bahan pokok dan kekacauan dalam distribusi bantuan subsidi. Kenaikan harga beras, gas, dan rekening air, ditambah dengan lambatnya suplay, semakin memperburuk kondisi rakyat.
Parahnya, perusahaan negara sering kali mengalami kerugian sementara perusahaan swasta yang seharusnya bersaing justru semakin dominan, bahkan berpotensi melakukan monopoli. Fenomena ini memperlihatkan ketidakefektifan pengelolaan perusahaan negara dan menambah beban rakyat yang harus menanggung segala biaya hidup yang meningkat.
Dalam sektor pendidikan, pemerintah nampak mendorong yayasan pendidikan swasta untuk beroperasi dengan cara komersial yang bertentangan dengan tujuan sosial yayasan tersebut. Hal ini berpotensi mengurangi akses masyarakat pada pendidikan berkualitas dan menambah ketidakadilan.
Ketidakpuasan juga meluas ke sektor pekerjaan, di mana banyak tenaga kerja lokal merasa terpinggirkan. Sementara dokter asing dan tenaga kerja asing lainnya diberi kesempatan, anak bangsa sendiri sering kali terabaikan. Pemerintah dinilai kurang maksimal dalam memberikan pelatihan dan peluang kerja yang layak, meskipun anggaran besar sudah digelontorkan.
Kekhawatiran rakyat semakin mendalam dengan meningkatnya suhu politik menjelang pelantikan presiden terpilih. Aksi protes dari berbagai elemen masyarakat, termasuk buruh, mahasiswa, dan pekerja ojek online, semakin sering terjadi. Mereka menuntut perhatian pemerintah terkait hak dan kesejahteraan yang tidak memadai.
Forum Negarawan, GMRI, Forum Lintas Agama, serta Forum Kebangsaan, yang dipimpin oleh Sri Eko Sriyanto Galgendu, kini aktif merumuskan langkah-langkah preventif untuk menghindari situasi yang lebih buruk. Dengan latar belakang krisis ekonomi dan politik yang mengingatkan pada masa reformasi 1998, banyak pihak khawatir bahwa kegentingan ini dapat mengarah pada peristiwa yang lebih besar dan merugikan.
Kegelisahan rakyat yang tersebar di berbagai sektor ini menambah tekanan pada pemerintah yang akan datang, dengan harapan agar kepemimpinan baru dapat membawa perubahan signifikan dan mengatasi berbagai tantangan yang ada. (Ade Riza). *
