Beritatrend.com. -Jakarta jum’at 07/06/24. Dalam beberapa waktu terakhir, kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah menjadi sorotan utama di tengah masyarakat Indonesia. Penolakan yang keras, seperti yang baru-baru ini terjadi dengan demo yang dipimpin oleh kelompok buruh di Jakarta, menunjukkan bahwa masih banyak kekhawatiran dan ketidakpuasan terhadap program ini.
Kepresidenan baru pun tidak luput dari sorotan. Prabowo Subianto, presiden terpilih, telah menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari lebih lanjut mengenai program Tapera ini serta mencari solusi atas permasalahan yang muncul. Ini menunjukkan bahwa ada kesadaran akan pentingnya mendengarkan dan merespons kekhawatiran masyarakat terkait kebijakan ini.
Namun, pemerintah juga memiliki pandangan yang berbeda. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengekspresikan penyesalannya terhadap polemik yang terjadi, tetapi juga menegaskan bahwa program ini mungkin belum siap dan bahwa APBN telah mengalokasikan dana yang signifikan untuk program lain seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Sementara itu, Presiden Jokowi telah membandingkan penolakan terhadap Tapera dengan awalnya kontroversialnya iuran BPJS Kesehatan. Ia menegaskan bahwa meskipun awalnya banyak yang menentang, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat kemudian membuat penolakan itu meredah.
Pertanyaannya, apakah penolakan yang keras terhadap Tapera akan menggulingkan kebijakan ini, terutama mengingat pernyataan Prabowo yang menunjukkan kesiapan untuk meninjau kembali program tersebut? Sementara perbandingan dengan BPJS Kesehatan menarik untuk dipertimbangkan, apakah manfaat Tapera di masa depan akan sebesar dan sejelas manfaat dari akses kesehatan gratis?
Diskusi bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikFinance di Editorial dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika Tapera dan bagaimana penolakan masyarakat dapat memengaruhi masa depan kebijakan ini.
