Beritatrend.com. -Jakarta sabtu, 28/06/24. Presiden Joko Widodo memerintahkan audit menyeluruh terhadap tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) setelah peretasan yang terjadi sejak 20 Juni lalu, yang mengakibatkan lumpuhnya sejumlah layanan publik. Dalam rapat yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/6/2024), Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri dan pejabat tinggi untuk membahas langkah-langkah penanganan dan evaluasi.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Hinsa Siburian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, Kepala Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Yusuf Ateh, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Direktur Network dan IT Solution Telkomsigma Herlan Wijanarko.
Jokowi Instruksikan Audit Khusus PDN
Kepala BPKP Yusuf Ateh mengungkapkan, Jokowi meminta audit terhadap tata kelola dan finansial PDN untuk mengidentifikasi potensi kesalahan dan dampak dari kebocoran data. “Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN,” kata Yusuf Ateh usai rapat. Hingga saat ini, PDN belum pernah diaudit sehingga langkah ini diharapkan dapat mengungkap masalah-masalah yang ada dan mencegah kejadian serupa di masa depan.
Herlan Wijanarko dari Telkomsigma menegaskan bahwa mereka akan mengupayakan semua layanan enkripsi diaktifkan untuk mengenkripsi data milik kementerian dan lembaga daerah. “Yang jelas akan bisa diselesaikan,” ujar Herlan.
Menkominfo dan Kepala BSSN Bungkam
Berbeda dengan pejabat lain yang memberikan keterangan usai rapat, Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian memilih menghindari wartawan. Padahal, keduanya merupakan pejabat inti dalam pengelolaan dan penanganan peretasan PDN. Sebelum rapat, Budi Arie sempat berjanji akan memberikan keterangan pers, namun setelah rapat selesai, keduanya tidak tampak.
Projo Bela Budi Arie
Pada hari yang sama, kelompok relawan Pro Jokowi (Projo) membela Budi Arie dari desakan mundur yang muncul setelah peretasan PDN menjadi perhatian publik. Bendahara Umum Projo Panel Barus menilai desakan agar Budi Arie mundur tidak logis. “Logika sederhananya, kalau saya diminta oleh presiden untuk memimpin pertempuran, masa di saat serangan terjadi masak disuruh kabur?” ujar Panel dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan.
Sekretaris Jenderal Projo Handoko juga mendukung Budi Arie tetap menjabat sebagai Menkominfo di tengah serangan siber. Ia menuding desakan mundur berasal dari kelompok yang mendukung capres yang kalah pada Pilpres 2024. “Hasil monitoring kami menunjukkan bahwa kelompok tokoh ini berasal dari sisa-sisa pendukung capres yang kalah pada pilpres Februari 2024 lalu,” kata Handoko.
Sementara itu, Budi Arie sendiri enggan berkomentar mengenai desakan mundur tersebut. “Ah no comment kalau itu, itu hak masyarakat untuk bersuara,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).Dengan langkah audit ini, diharapkan peretasan yang telah melumpuhkan PDN tidak akan terulang kembali, serta memberikan jaminan keamanan data nasional di masa mendatang.
