Beritatrend.com. – Bandung Minggu, 17/11/24 – Dalam rangka meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghadapi tantangan global dan memperkuat tata kelola pemerintahan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Bandung menggelar serangkaian program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) strategis. Diklat tersebut dilaksanakan di V Hotel and Residence dan Karang Setra Hotel and Cottages, Bandung, mulai 11 hingga 15 November 2024.
Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai daerah dan mencakup beberapa topik penting, di antaranya: Diklat Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Angkatan I, Diklat Teknis Penata Perizinan, Diklat Pengawasan Ketaatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam Pelaksanaan Urusan, serta Diklat Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.
Kepala PPSDM Kemendagri Regional Bandung, Indra Maulana Syamsul Arief, dalam sambutannya menegaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk membangun ASN yang lebih kompeten, profesional, dan siap beradaptasi dengan perubahan zaman, sesuai dengan visi “Indonesia Emas 2045.” Ia menekankan bahwa program ini sangat penting dalam memperkuat daya saing Indonesia di kancah global dengan mengedepankan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Meningkatkan Efektivitas Organisasi dengan Anjab dan ABK
Diklat Anjab dan ABK dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang analisis kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang akurat. Dengan demikian, ASN dapat ditempatkan sesuai dengan kompetensinya, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas organisasi. Pelatihan ini bertujuan agar pengelolaan SDM di daerah lebih terarah dan berdampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Transformasi Digital untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik
Salah satu topik yang mendapat perhatian khusus dalam pelatihan ini adalah “Diklat Teknis Penata Perizinan”, yang berfokus pada transformasi digital dalam pelayanan publik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelatihan ini menekankan pentingnya sistem “Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)” dalam mempercepat proses perizinan, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas.
Indra Maulana Syamsul Arief menjelaskan, “Transformasi digital adalah kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan dan mengurangi hambatan birokrasi.”
Peran APIP dalam Pengawasan dan Tata Kelola Keuangan Daerah
Selain itu, Diklat Pengawasan Ketaatan NSPK dan Diklat Reviu RKPD dan Renja juga memiliki peran strategis dalam memperkuat pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan. Dalam hal ini, pelatihan ditujukan untuk memperkuat kapasitas “Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)” dalam mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, serta memastikan agar kebijakan daerah selaras dengan tujuan nasional, khususnya dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Indra mengingatkan bahwa pengawasan yang efektif dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga akuntabilitas dan mencegah penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah. “APIP harus bisa memberikan peringatan dini terhadap potensi risiko dan membantu pengelolaan anggaran yang lebih efisien,” ujarnya.
Kolaborasi Pusat dan Daerah untuk Pemerintahan yang Lebih Baik
Kurikulum pelatihan dirancang secara komprehensif, menggabungkan metode ceramah, studi kasus, simulasi, dan diskusi kelompok yang melibatkan para ahli dari berbagai lembaga. Melalui pendekatan ini, para peserta diharapkan mampu mengaplikasikan pembelajaran di lapangan dengan lebih efektif.
Indra juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. “Sinergi antara APIP pusat dan daerah akan menghasilkan pemerintahan yang kuat dan solid. Kolaborasi ini akan memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar berdampak positif bagi masyarakat,” tambahnya.
Optimisme untuk Masa Depan Pemerintahan yang Transparan dan Berdaya Saing
Melalui program diklat ini, PPSDM Kemendagri Regional Bandung berkomitmen untuk terus mencetak ASN yang unggul, profesional, dan berintegritas, yang mampu mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan semangat “Indonesia Emas 2045,” PPSDM Kemendagri optimis bahwa program ini akan berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing, demi mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.
PPSDM Regional Bandung berharap melalui pelatihan ini, ASN dapat mengembangkan kompetensi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan global dan lokal, serta memperkuat pelayanan publik yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
