Beritatrend.com. – Jakarta Kamis, 23/01/25. – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 menjadi sorotan utama dalam rapat evaluasi yang digelar oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Bertempat di Aula BSKDN, Jakarta, Rabu (22/1/2025), rapat ini tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan Pilkada 2024, tetapi juga merancang desain Pilkada 2029 yang lebih efektif dan demokratis.
Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, menegaskan pentingnya Pilkada melahirkan pemimpin yang kuat, bersih, dan berintegritas.
Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian adalah fenomena calon tunggal yang muncul di 37 daerah, dengan Sumatera Utara menjadi penyumbang terbanyak dengan enam daerah.
“Adanya calon tunggal menunjukkan tantangan besar dalam menciptakan demokrasi yang kompetitif. Ini harus menjadi perhatian serius untuk perbaikan ke depan,” ujar Yusharto.
Selain itu, pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pilkada 2024 juga menjadi topik yang disorot.
Ia berharap pengawasan dan penegakan aturan dapat diperkuat demi menjaga integritas proses demokrasi.
Biaya Politik Tinggi: “Ruang Gelap” Demokrasi
Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, mengungkap masalah pelik lain: politik biaya tinggi.
Ia menilai minimnya transparansi dalam laporan dana kampanye membuka ruang bagi praktik-praktik tidak sehat.
“Biaya politik tinggi sering terjadi di ‘ruang gelap’.
Laporan dana kampanye yang ada tidak mencerminkan realitas. Ini tantangan besar untuk menciptakan demokrasi yang lebih sehat dan transparan,” jelas Titi.
