Beritatrend.com. – Jakarta Rabu, 25 Desember 2024 – Drama politik Indonesia kembali memanas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus suap terkait penetapan caleg PDIP Harun Masiku.
Apa saja fakta mencengangkan dari kasus ini? Berikut rangkumannya:
1. Bermula dari Manuver Politik di Dapil 1 Sumsel
Kasus ini berakar dari upaya PDIP menempatkan Harun Masiku, seorang caleg asal Sulawesi Selatan, sebagai anggota DPR RI dari Dapil 1 Sumatera Selatan. Ironisnya, Harun hanya meraih 5.878 suara, jauh di bawah Riezky Aprilia yang mengumpulkan 44.402 suara.
2. Penolakan Berujung Intimidasi
Tak berhenti di langkah hukum, Hasto dikabarkan mendesak Riezky untuk mengundurkan diri.
Ketika desakan itu ditolak, Hasto bahkan menunda surat pelantikan Riezky dan menginstruksikan timnya untuk terus menekan Riezky, termasuk saat ia berada di Singapura.
3. Suap Komisioner KPU: Kisah Uang dan Kekuasaan
Bersama Harun Masiku, ia menyusun skema suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Uang sebesar SGD 57.350 disiapkan untuk memuluskan langkah Harun ke kursi DPR.
Dari pengembangan kasus, terungkap bahwa sebagian uang berasal langsung dari Hasto, yang mengatur penyerahan melalui orang-orang kepercayaannya.
4. Drama Pelarian Harun Masiku: “Rendam HP, Lalu Kabur”
Langkah ini terjadi tepat saat KPK menggelar operasi tangkap tangan pada Januari 2020.
Tak hanya itu, Hasto juga terlibat dalam mengarahkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan palsu dan menghilangkan bukti.
5. Menguak Tabir Obstruction of Justice
Penetapan Hasto sebagai tersangka obstruction of justice menjadi perhatian besar.
Ia diduga tak hanya melindungi Harun Masiku, tetapi juga berusaha menghancurkan alat bukti yang dapat menyeret dirinya dan pihak lain ke meja hijau.
Respons Publik: Desakan Transparansi dan Akuntabilitas
Sementara itu, teka-teki keberadaan Harun Masiku yang masih buron tetap menjadi misteri yang menunggu jawaban.
Apakah ini akhir dari dominasi politik Hasto, atau justru awal dari perjuangan baru melawan badai hukum? Waktu yang akan menjawab.