Basuki Hadimuljono Menyesal Pernyataan Soal Tapera, Berjanji Patuh Aturan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengundang perhatian publik dengan pernyataannya yang menuai kontroversi tentang program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Beritatrend.com. -Jakarta jum’at, 07/07/24. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengundang perhatian publik dengan pernyataannya yang menuai kontroversi tentang program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dalam sebuah Rapat Kerja di Komplek DPR RI, Basuki mengungkapkan penyesalannya karena program Tapera memancing arahan dari masyarakat.

“Dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul,” ujar Basuki pada Kamis (6/6/2024), memicu tanda tanya besar di kalangan awam.

Keesokan harinya, awak media menantang Basuki untuk menjelaskan lebih lanjut tentang penyesalannya. Namun, jawaban yang diberikan Basuki tidak secara langsung mengungkapkan maksud dari penyesalannya tersebut.

“Saya kira mungkin saya orangnya begitu ya, tapi saya akan manut aturan, saya akan laporkan pada presiden,” kata Basuki, menegaskan komitmennya untuk patuh pada peraturan dan melaporkan seluruh kinerjanya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di tengah kegaduhan yang muncul di masyarakat terkait iuran Tapera, Basuki menyoroti masalah kepercayaan sebagai pemicu utama. Namun, dia menegaskan bahwa dana yang terkumpul di BP Tapera tidak akan digunakan untuk proyek infrastruktur, mengingat pemerintah telah mengalokasikan dana APBN secara terpisah untuk pembangunan perumahan.

“Kalau infrastruktur saya jamin apalagi yang dibangun PUPR pasti tidak (pakai dana Tapera),” tegasnya.

Basuki menambahkan bahwa berbagai program perumahan yang didukung oleh APBN PUPR, seperti FLPP, KPR SSM, dan SBUM, menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperbaiki sektor perumahan.

Dalam rentang waktu 2015 hingga 2024, Basuki mengungkapkan bahwa PUPR telah mengalokasikan dana sebesar Rp 105 triliun untuk program perumahan, sebuah angka yang diakumulasi berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Itu semua dihitung Kementerian Keuangan,” pungkasnya, menegaskan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Verified by MonsterInsights