Beritatrend.com. – Jakarta Jum’at, 20/12/24. – Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menepis segala tudingan yang mengaitkan dirinya atau organisasi Pro Jokowi (Projo) dengan kasus perlindungan situs judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
“Saya dan Projo Tidak Terlibat”Budi Arie menegaskan komitmennya dalam memberantas perjudian online selama menjabat sebagai Menkominfo. “Tidak ada satu pun orang Projo yang terlibat,
” ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (19/12/2024). Ia juga menjelaskan bahwa tidak pernah ada perintah, baik lisan maupun tertulis, untuk melindungi situs judi online.
“Saya menteri yang sangat serius memberantas judol. Tidak ada indikasi apa pun yang bisa menyeret saya secara hukum,” tambahnya.
Pernyataan ini sekaligus menepis rumor adanya keterlibatan pihak internalnya dalam kasus yang telah menyeret 26 orang sebagai tersangka.
Dari Pemblokiran Hingga Pemanfaatan Wewenang
Ironisnya, kasus ini muncul dari pihak yang seharusnya bertugas memblokir situs-situs perjudian.
Para tersangka, yang merupakan oknum pegawai Komdigi, justru memanfaatkan kewenangan tersebut untuk meraup keuntungan pribadi.
Peran mereka bervariasi, mulai dari pengelola hingga agen yang memverifikasi situs agar tak terblokir.
Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, selain pasal perjudian, kasus ini juga melibatkan dugaan tindak pidana korupsi.
Kapolda Metro Jaya juga menyoroti potensi kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan.
“Kami tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga dampak finansialnya bagi negara,” tegasnya.
Kasus ini menjadi alarm besar bagi integritas aparatur di Kementerian Komdigi. Pengungkapan praktik korupsi yang begitu sistematis menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan internal.
Publik pun kini menunggu tindakan konkret dari pihak terkait untuk memastikan perbaikan ke depan.
Apakah kasus ini akan menjadi momen pembersihan besar-besaran di tubuh Kementerian Komdigi?
Atau justru hanya akan berakhir sebagai catatan kelam lainnya dalam sejarah birokrasi? Semua mata kini tertuju pada kelanjutan penyidikan dan langkah pemerintah dalam merespons skandal ini.
