Beritatrend.com. -Jakarta Minggu, 10/08/24. Kontroversi seputar kepemimpinan KPK terus berlanjut menjelang pemilihan pimpinan baru untuk periode 2024-2029. Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut kondisi KPK selama periode 2019-2024 mengalami kemunduran signifikan, yang disebut sebagai “babak belur”. Kritik keras datang dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM yang menuding pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, sebagai salah satu penyebab utama keterpurukan lembaga antikorupsi tersebut.
Deputi V KSP, Rumadi Ahmad, mengakui adanya kinerja yang mengecewakan dalam kepemimpinan KPK saat ini. Dalam sebuah diskusi pada 9 Agustus 2024, Rumadi menekankan perlunya evaluasi mendalam dan introspeksi dari pimpinan KPK. “Kita bisa belajar dari kepemimpinan lima tahun ini, yang seharusnya empat tahun, dan mengakui bahwa ini babak belur,” ujarnya.
Zaenur Rohman, peneliti dari Pukat UGM, menanggapi kritik KSP dengan menyoroti peran pemerintah dalam kerusakan KPK. Zaenur mengungkapkan bahwa kemerosotan KPK dimulai dari revisi UU KPK yang mengurangi independensi lembaga tersebut. Ia juga menilai bahwa pemilihan Firli Bahuri, yang ditolak publik karena pelanggaran kode etik, sebagai langkah yang memperburuk keadaan.
“Firli Bahuri telah ditolak oleh kelompok masyarakat sipil sejak awal karena pelanggaran kode etik, tetapi tetap diloloskan dan menjadi ketua,” kata Zaenur. Ia menekankan pentingnya mengembalikan UU KPK ke aturan awal serta memastikan pemilihan pimpinan KPK berikutnya dilakukan dengan penuh integritas dan tanpa intervensi politik.
Dengan 40 calon pimpinan dan 40 calon anggota Dewas KPK yang telah lolos tes tulis, proses seleksi berikutnya akan memasuki tahap profile assessment pada 28-29 Agustus 2024. Pukat UGM mendesak agar Pansel KPK berani menolak calon dengan rekam jejak buruk dan memastikan integritas calon pimpinan KPK.
Zaenur menambahkan, “Pansel harus berani menolak segala bentuk tekanan dan memilih kandidat yang benar-benar kompeten dan independen. Integritas itu harga mati.”
Kontroversi ini mencerminkan ketegangan yang semakin mendalam dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia, dan menyoroti tantangan besar yang dihadapi KPK serta pentingnya pemilihan pimpinan yang tepat untuk masa depan lembaga tersebut.
