KPU DKI Jakarta Menilai Gerakan “Coblos Semua Paslon” Tak Berdampak, Masinton Pasaribu Desak Kajian Mendalam

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menegaskan bahwa gerakan "coblos semua pasangan calon" dalam Pilkada DKI Jakarta tidak akan mempengaruhi hasil pemilu. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Divisi Teknis KPU DKI, Dody Wijaya, yang menekankan bahwa suara sah adalah penentu kemenangan dalam pemilihan.

Beritatrend.com. -Jakarta Sabtu, 14/09/24. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menegaskan bahwa gerakan “coblos semua pasangan calon” dalam Pilkada DKI Jakarta tidak akan mempengaruhi hasil pemilu. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Divisi Teknis KPU DKI, Dody Wijaya, yang menekankan bahwa suara sah adalah penentu kemenangan dalam pemilihan.

Menurut Dody, jika sebagian warga memilih untuk golput atau mencoblos semua paslon, suara mereka tidak akan dihitung sebagai bagian dari suara sah. “Gerakan golput atau coblos semua tidak akan berdampak pada hasil pemilu. Pemenang akan ditentukan berdasarkan suara sah yang ada,” jelas Dody, di kantor KPU DKI Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Dody menjelaskan bahwa dalam sebuah TPS dengan 100 warga, jika 50 orang golput dan 50 orang hadir, pemenang akan ditentukan oleh suara sah dari 50 orang yang hadir. “Contohnya, jika dari 50 orang yang hadir, 30 orang memberikan suara sah, maka kemenangan akan ditentukan oleh 30 suara tersebut,” paparnya.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, menyatakan bahwa KPU perlu lebih peka terhadap aspirasi masyarakat. Masinton meminta KPU untuk melakukan kajian mendalam mengenai gerakan tersebut. “Aspirasi masyarakat perlu didengar dan dipertimbangkan. KPU sebaiknya melibatkan akademisi, praktisi pemilu, dan partai politik dalam kajian ini,” ujar Masinton.

Masinton menilai bahwa KPU harus memastikan apakah gerakan “coblos semua” mungkin atau tidak dalam praktiknya. “KPU harus mengakomodasi wacana ini dengan serius. Penting untuk memahami kemungkinan dan implikasi dari gerakan tersebut,” tambah Masinton.

Pernyataan ini mencerminkan perbedaan pandangan antara KPU DKI Jakarta yang menilai gerakan tersebut tidak berdampak, dan beberapa politisi yang merasa penting untuk mendalami aspirasi publik tersebut. Sebuah langkah strategis mungkin diperlukan untuk merespons dinamika ini menjelang Pilkada.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *