Beritatrend.com. -Jakarta Rabu, 04/09/24. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengkonfirmasi bahwa ia telah menandatangani Surat Keputusan (SK) terkait kepengurusan baru Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hasil Muktamar Bali yang digelar pada 24-25 Agustus 2024. Meskipun demikian, Supratman enggan memberikan detail lebih lanjut mengenai struktur kepengurusan baru tersebut.
“Saya rasa saya sudah tanda tangan,” ujar Supratman di Gedung DPR RI. Ia menambahkan, “Kalau tidak salah ya,” sambil menghindari komentar lebih mendalam mengenai hasil muktamar PKB tersebut.
Dalam konferensi persnya, Supratman menegaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM akan memproses setiap permohonan pengesahan partai politik sesuai dengan prosedur yang diajukan. “Kami melayani permohonan sesuai dengan yang sudah diajukan dan diteliti,” jelasnya.
Muktamar PKB di Bali memutuskan untuk mengangkat kembali Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB. Selain itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin terpilih sebagai Ketua Dewan Syuro PKB oleh peserta muktamar dan kyai sepuh partai.
Namun, tidak semua pihak dalam PKB menerima hasil tersebut dengan tangan terbuka. Sejumlah elit partai menganggap muktamar yang dilaksanakan di Bali cacat prosedur. Mereka mendorong agar digelar muktamar tandingan untuk membahas dan memutuskan kepengurusan baru.
Supratman Andi Agtas menolak berkomentar mengenai isu pelaksanaan muktamar ulang yang saat ini menjadi perdebatan di kalangan elit PKB. “Saya tidak mau berandai-andai. Kami melayani sesuai dengan permohonan yang diajukan dan diteliti,” kata Supratman.
Ketegangan di internal PKB ini menambah dinamika politik menjelang pemilihan umum mendatang, dengan potensi dampak yang signifikan bagi kestabilan dan arah masa depan partai. Pengamat politik mengamati bahwa konflik internal ini bisa mempengaruhi strategi dan dukungan publik terhadap PKB dalam waktu dekat.
Sementara itu, para pengurus PKB yang sah dan pendukung muktamar Bali masih menunggu keputusan resmi mengenai langkah selanjutnya dari Kemenkumham dan bagaimana konflik internal ini akan mempengaruhi posisi mereka dalam politik nasional.
