Beritatrend.con. -Jakarta sabtu, 07/06/24. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menegaskan sikap pemerintah terhadap organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang menolak untuk terlibat dalam pengelolaan tambang. Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta Selatan, Bahlil mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi menghargai keragaman pendapat.
“Kalau ada yang menolak, itu hal yang wajar dan kami menghargainya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik,” ujarnya.
Meskipun beberapa ormas keagamaan menolak tawaran izin tambang, Bahlil optimis bahwa kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat dapat diatasi melalui dialog yang terbuka.
“Saat ini masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijelaskan sepenuhnya mengenai kebijakan ormas keagamaan dalam mengelola izin tambang. Kami akan menjelaskan niat pemerintah secara lebih jelas,” tambahnya.
Bahlil juga menyoroti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang baru saja dikeluarkan, mengakui bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut masih kabur. Namun, ia memastikan bahwa penjelasan yang lebih lengkap akan disampaikan untuk menghilangkan ketidakpastian.
“Jika ada ormas yang menyatakan tidak membutuhkan, itu tidak menjadi masalah. Kami tidak akan memaksa orang untuk menerima sesuatu yang mereka tidak inginkan. Kami akan memprioritaskan yang membutuhkan dengan sederhana,” tegasnya.
Sebelumnya, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) juga menyatakan sikap serupa dengan menolak untuk mengajukan izin pengelolaan tambang. Ketua KWI, Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo, menegaskan bahwa hal itu bukan bagian dari wilayah tanggung jawab mereka.
“Saya tidak bisa berbicara atas nama ormas lain, tetapi bagi KWI, kami tidak akan mengambil kesempatan itu karena itu bukan wilayah kami,” jelas Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo.
