Beritatrend.com. -Jakarta, 18 Juli 2024. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0 dan menyerahkan White Paper One Map Policy Beyond 2024 hari ini. Acara yang dihadiri oleh sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju ini menandai langkah strategis dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperkuat kepastian hukum bagi investasi di Indonesia.S
KSP 2.0, yang mengintegrasikan peta-peta skala besar untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), diharapkan akan mempermudah keputusan investasi baik dari sektor swasta maupun pemerintah daerah. “Kebijakan ini memberikan kepastian hukum kepada para pengusaha yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia,” ujar Menteri AHY dalam konferensi pers pasca-acara.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, KSP bertujuan menyatukan referensi geospasial, standar, basis data, dan geoportal untuk seluruh kebijakan berbasis spasial pemerintah. “One Map Policy ini penting karena mengatasi masalah tumpang tindih yang sering terjadi,” tambah Menteri ATR/Kepala BPN.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto menekankan pentingnya kecepatan dalam proses pembangunan sebagai elemen krusial dalam pemerintahan yang efektif. “Kebijakan One Map Policy akan menciptakan efisiensi dan mencegah tumpang tindih pemanfaatan ruang,” kata Prabowo.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan peningkatan jumlah peta tematik dalam Geoportal KSP 2.0 menjadi 151 peta dari 23 kementerian dan lembaga adalah capaian signifikan setelah delapan tahun peluncuran KSP.
Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Dony Erwan Brilianto, yang turut mendampingi Menteri AHY dalam memperkuat implementasi KSP 2.0.
Dengan peluncuran ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Ade Riza).*
