Beritatrend.com. – Palembang Kamis, 17/10/24. Dalam sidang kasus dugaan korupsi KONI Sumsel, momen kehadiran mantan Gubernur Herman Deru (HD) sebagai saksi menarik perhatian publik dan media. Setelah tiga kali dipanggil dan tidak hadir, akhirnya HD “dipaksa” hadir, meskipun secara daring. Sidang tersebut menjadi sorotan ketika tim pembela Hendri Zainuddin (HZ) mengajukan pertanyaan tajam terkait kebijakan HD selama menjabat sebagai gubernur.
Keanehan muncul saat HD mengaku lupa akan sejumlah kebijakan penting yang telah diambilnya, termasuk pelepasan kontingen Sumsel ke PON XX di Papua. Namun, ketika tim pembela menunjukkan bukti otentik berupa dokumentasi, HD terpaksa mengakui perannya dalam acara tersebut. Tindakan ini menggambarkan sikap yang tidak mencerminkan integritas seorang pemimpin yang bertanggung jawab.
Perjuangan KONI Sumsel yang berhasil meningkatkan peringkat prestasi olahraga dari posisi 21 pada PON XIX 2016 menjadi 16 di PON XXI 2021, seharusnya mendapat penghargaan, bukan justru digiring ke ranah hukum. Hal ini menyoroti kontradiksi dalam kebijakan HD, yang tampak lebih kooperatif terhadap KORMI, sebuah organisasi olahraga yang dipimpin oleh anaknya sendiri. Apakah ini mencerminkan “abuse of power” dalam kepemimpinannya?
Dengan optimisme tinggi, HD kembali mencalonkan diri dalam Pilgub 2024 bersama Cek Endra (CU). Namun, muncul pertanyaan di benak masyarakat: Apakah mereka masih ingin memilih pemimpin yang mudah lupa akan tanggung jawab dan sejarahnya?
Di tengah frustrasi terhadap janji-janji kosong dan praktik oligarki, saatnya bagi masyarakat Sumsel untuk berani menunjukkan sikap, dan memilih pemimpin yang benar-benar memiliki komitmen untuk kemajuan daerah. Kini adalah waktunya untuk melawan pemimpin amnesia yang menganggap dukungan rakyat bisa diabaikan begitu saja. (Rizal). *
