Beritatrend.com. – Pontianak, Kalimantan Barat Kamis, 19/12/24. – Kasus penyerobotan tanah terus menjadi sorotan utama di Kalimantan Barat.
Persoalan ini tidak hanya berdampak pada konflik antarwarga, tetapi juga memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum untuk memastikan keadilan ditegakkan.
Dr. Herman Hofi Munawar, seorang pakar hukum dan pengamat kebijakan publik, menyoroti pentingnya ketelitian dalam menangani setiap laporan penyerobotan tanah.
Menurutnya, banyak kasus terjadi karena sengketa dokumen kepemilikan tanah yang sering kali saling bertentangan.
“Penyidik harus benar-benar memeriksa dokumen kepemilikan seperti sertifikat tanah atau Surat Keterangan Tanah (SKT) secara mendalam.
Dr. Herman juga memperingatkan bahwa penyelesaian kasus semacam ini tidak selalu harus melalui jalur pidana.
Penyidik tidak boleh tergesa-gesa menerapkan pasal pidana seperti Pasal 167, 242, atau 263 KUHP tanpa bukti kuat,” lanjutnya.
Kasus penyerobotan tanah di Kalimantan Barat kerap melibatkan warga kecil yang haknya terancam oleh pihak-pihak tertentu. Dalam banyak kasus, pihak berwenang sering menghadapi dilema karena adanya klaim sah dari kedua belah pihak yang bertikai.
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, AKBP Rudi Hartono, menegaskan komitmen pihaknya untuk menangani kasus ini secara transparan dan tidak memihak.
“Kami akan memastikan bahwa setiap laporan ditangani dengan cermat. Penyidik harus bekerja secara profesional demi memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat,” ujarnya.
Selain itu, Dr. Herman menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, aparat hukum, dan pihak-pihak terkait.
Penanganan yang tepat tidak hanya memberikan perlindungan kepada warga yang berhak, tetapi juga mencegah kesalahan penegakan hukum yang bisa merugikan pihak lain.
“Keadilan harus menjadi prioritas utama. Dengan profesionalisme tinggi dari aparat penegak hukum, kita bisa menyelesaikan masalah ini secara adil,” pungkas Dr. Herman.
