banner 120x600
banner 120x600

PWI Pusat Siap Hadapi Proses Hukum, Klaim Tuduhan Adalah Gertakan

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyatakan siap menghadapi proses hukum terkait kerjasama Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang disponsori Forum Humas BUMN

0-0x0-0-0#
banner 120x600

Beritatrend.com. -Jakarta Senen, 06/0824. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyatakan siap menghadapi proses hukum terkait kerjasama Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang disponsori Forum Humas BUMN. Kuasa Hukum PWI Pusat, HMU Kurniadi, SH., MH., menegaskan bahwa tuduhan bekas Ketua Dewan Penasihat PWI, Ilham Bintang, mengenai potensi penyimpangan dalam UKW adalah gertakan belaka.

“Ini negara hukum. Apabila ada perbuatan pidana, silahkan dilaporkan. Tidak perlu gertak-gertakan,” ujar Kurniadi di Gedung Pers, Jakarta, pada Selasa, 6 Agustus 2024. Kurniadi menegaskan bahwa dugaan penyimpangan dalam UKW telah diaudit secara menyeluruh oleh Kantor Akuntan Publik Haryo Tienmar, yang tidak menemukan penyimpangan material. Selain itu, hasil rapat pleno PWI Pusat pada 27 Juni 2024 menunjukkan bahwa kegiatan tersebut telah dipertanggungjawabkan secara lengkap.

Kurniadi juga menanggapi tuduhan tindak pidana korupsi yang dilontarkan terhadap program UKW. Ia menjelaskan bahwa pembiayaan kegiatan tersebut bersumber dari dana sponsorship dan bukan dari keuangan negara atau hibah kementerian BUMN. “Ini murni kerjasama profesional dengan adanya prestasi dan kontraprestasi,” tegasnya, sembari mengkritik tuduhan tersebut sebagai salah alamat.

Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, sebelumnya telah melaporkan Wilson Lalengke dan Yusuf Rizal ke Polda Metro Jaya pada 20 Mei 2024 atas tuduhan yang dilontarkan di media sosial. Proses pemeriksaan sedang berlangsung dan diperkirakan akan naik ke tahap penyidikan. Hendry berharap laporan tersebut segera mendapatkan kejelasan.

Hendry menduga tuduhan terhadapnya merupakan upaya politik untuk menggulingkan dirinya dari posisi Ketua Umum PWI Pusat. “Kalau mau mengganti Ketua Umum, tunggu Kongres PWI tahun 2028. Jangan karena perbedaan politik pasca pilpres dicari-cari alasan untuk mendongkel Ketua Umum PWI Pusat,” tegasnya.

PWI Pusat dan kuasa hukumnya tetap menekankan komitmennya terhadap transparansi dan hukum, serta siap untuk menghadapi segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul. (Ade Riza). *

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Verified by MonsterInsights