Beritatrend.com. – Jakarta – Menjelang Ramadan, pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk tidak hanya membahas inflasi dalam forum-forum diskusi, tetapi benar-benar mengambil langkah nyata untuk mengendalikan harga.
Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (24/2/2025).
Tomsi mengingatkan bahwa masyarakat menginginkan kestabilan harga selama bulan suci, bukan sekadar janji atau retorika.
“Pemerintah berharap untuk Ramadan tahun ini, betul-betul kita dapat mengendalikan harga, dan kalau bisa tidak ada kenaikan harga,” ujarnya.
Solusi Nyata, Bukan Wacana
Dalam pertemuan itu, Tomsi menekankan pentingnya solusi konkret yang spesifik dan langsung menyasar akar masalah.
Ia mengkritik pendekatan yang terlalu umum dalam menangani inflasi.
“Jangan bicara umum. Penyakitnya jelas, obatnya jelas. Jangan penyakitnya jelas, dikasih obat umum. Saya tidak ingin begitu. Kita harus fokus, harus tajam,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa Pemda harus memiliki strategi yang jelas, termasuk target dan tenggat waktu pencapaiannya.
Dengan begitu, pemerintah bisa memastikan bahwa saat Ramadan tiba, harga-harga tetap terkendali.
Jangan Mengandalkan Daerah Lain
Salah satu peringatan keras yang disampaikan Tomsi adalah agar setiap daerah bekerja keras secara mandiri dalam mengendalikan inflasi dan tidak hanya berharap mendapat “efek samping” dari upaya daerah lain.
“Atau berharap dari tetangga sebelahnya, kabupaten/kota sebelahnya yang bekerja keras, [lalu] ikut kecipratan. Oleh sebab itu, saya minta, mari kita simak dengan baik, berkaitan dengan data-data kenaikan harga dan daerah-daerahnya,” katanya.
Daerah-Daerah dengan Inflasi Tinggi dalam Sorotan
Tomsi secara khusus menyoroti beberapa daerah dengan tingkat inflasi tinggi yang harus segera mengambil langkah konkret sebelum Ramadan.
Daerah-daerah tersebut antara lain Provinsi DKI Jakarta serta sejumlah kabupaten seperti Bombana, Pasaman, Bandung Barat, Bangkalan, Aceh Singkil, Pohuwato, Malinau, dan Mahakam Ulu.
Langkah-langkah antisipatif yang bisa dilakukan Pemda meliputi optimalisasi pasar murah, pengawasan distribusi pangan, hingga koordinasi dengan pelaku usaha agar tidak terjadi lonjakan harga yang merugikan masyarakat.
“Rakor yang kita laksanakan setiap pekan ini harus benar-benar dimanfaatkan secara optimal, bukan hanya forum diskusi tanpa tindak lanjut,” pungkas Tomsi.
Dengan peringatan keras dari Kemendagri ini, tinggal menunggu apakah daerah-daerah yang disebutkan akan benar-benar bergerak atau hanya sebatas wacana.
Masyarakat tentu berharap Ramadan tahun ini bisa dilalui dengan harga-harga yang stabil dan terjangkau.
