judul gambar

Skandal Dana Penanggulangan Bencana Alam di Desa Hatapang, Labuhanbatu Utara

Skandal dugaan penyalahgunaan dana penanggulangan bencana alam mengguncang Desa Hatapang, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Beritatrend.com. -Labuhanbatu Utara kamis, 18/07/24. Skandal dugaan penyalahgunaan dana penanggulangan bencana alam mengguncang Desa Hatapang, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Diduga oknum Kepala Desa setempat menggunakan dana yang seharusnya untuk membantu korban bencana alam untuk kepentingan pribadi.

Papan informasi di depan kantor Desa Hatapang menyebutkan dana penanggulangan bencana alam sebesar 126 juta Rupiah telah dialokasikan pada tahun 2023, dari total pagu anggaran desa sekitar 1,5 miliar Rupiah. Namun, konfirmasi dari masyarakat menunjukkan bahwa dana ini diduga dialokasikan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan syarat yang membingungkan.

“Saya belum pernah mendapatkan bantuan dari Desa terkait musibah yang saya alami,” ungkap seorang warga, BS. “Tapi BLT-DD tahun lalu saya dapat 900 ribu setiap tiga bulan. Tahun ini, baru setelah lama keluar, saya dapat 1,800,000 bulan lalu,” lanjutnya.

Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Hatapang, dalam konfirmasi dengan awak media, hanya mengungkapkan penambahan penerima BLT sebanyak empat orang pada tahun 2024. “Jumlah penerima BLT-DD itu urusan operator, tapi tahun ini tambah 4 orang lagi,” ujar sekretaris BPD.

Sementara itu, kepala dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Labuhanbatu Utara memberikan keterangan melalui pesan WhatsApp, mengenai bantuan BLT-DD yang diterima masyarakat. “Masyarakat yang mendapatkan BLT-DD tersebut mendapat 300 ribu Rupiah per bulan, atau 3.600.000 Rupiah per tahun,” ungkapnya.

Skandal ini semakin meruncing dengan dugaan bahwa dana penanggulangan bencana alam yang seharusnya digunakan untuk membantu korban bencana justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh oknum Kepala Desa. Belum ada tanggapan resmi dari pihak berwenang terkait, namun masyarakat setempat menuntut adanya investigasi mendalam untuk mengungkap kebenaran atas dugaan ini.

Kisruh ini menambah catatan kelam terkait pengelolaan dana publik di tingkat desa, yang seharusnya menjadi sumber kemajuan bagi masyarakat, namun malah menjadi sumber kontroversi dan ketidakpercayaan. (Anwar).*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!