SYL Meminta Presiden Jokowi, Wapres, dan JK Jadi Saksi Meringankan Kasusnya

Pengacara dari mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta sejumlah tokoh ternama, termasuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Beritatrend.com. -Jakarta jum’at, 07/06/24. Pengacara dari mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta sejumlah tokoh ternama, termasuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Permohonan tersebut dilakukan agar mereka bersedia menjadi saksi meringankan dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat kliennya.

Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat (7/6/2024), pengacara SYL, Djamaluddin Koedoeboen, menyatakan bahwa mereka juga meminta klarifikasi dari Presiden terkait klaim kontribusi SYL sebagai mantan Menteri Pertanian. “Kami meminta klarifikasi apakah apa yang disampaikan beliau di persidangan benar atau tidak,” ujar Djamaluddin.

Menurut pengacara tersebut, tokoh-tokoh yang diminta menjadi saksi meringankan tersebut mengenal baik SYL, terutama karena peran politikus Partai NasDem itu sebagai mantan pembantu presiden. Djamaluddin juga menekankan bahwa meskipun meminta bantuan dari tokoh-tokoh tersebut, tim kuasa hukum tetap mempersiapkan saksi meringankan lainnya, mengingat status mereka sebagai pejabat tinggi negara.

Dalam kasus ini, Jaksa KPK menduga bahwa SYL menerima uang sebesar Rp 44,5 miliar dari memeras anak buah dan Direktorat di Kementerian Pertanian untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Proses pemerasan ini diduga dilakukan oleh SYL melalui sejumlah orang, antara lain eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, serta eks Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono, beserta beberapa staf lainnya.

Meski demikian, tim kuasa hukum berharap agar Presiden Jokowi, sebagai kepala negara dan pemerintahan, dapat memberikan klarifikasi kepada publik. “Entah itu menyalahkan, membenarkan, atau meluruskan, tetapi saya kira itulah pertanggungjawaban moral sebagai kepala negara yang kita harapkan,” kata Djamaluddin.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan seorang mantan menteri, dan permintaan saksi dari tokoh-tokoh tinggi negara menambah kompleksitasnya. Publik menantikan langkah selanjutnya dari Presiden Jokowi dan tokoh-tokoh terkait dalam menghadapi permohonan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *