Beritatrend.com. – Jakarta Selasa, 26 November 2024 – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda), mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mengambil langkah strategis dalam mengoptimalkan penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuda, Horas Maurits Panjaitan, menegaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 dan regulasi terkait lainnya, seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta JKN, dengan segmen peserta yang terbagi dalam kategori Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Bukan Pekerja (BP), dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang telah didaftarkan oleh pemerintah daerah.
Dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 yang diselenggarakan secara hybrid, Maurits menekankan pentingnya peran Pemda dalam meningkatkan kepatuhan terhadap penganggaran dan pembayaran iuran JKN. Ia mengingatkan, sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2020, bahwa iuran untuk peserta JKN harus dibayarkan melalui rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
Penyetoran iuran yang tepat waktu akan mendukung kelancaran pelaksanaan JKN, yang merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Dalam konteks ini, Maurits meminta Pemda untuk segera mengintegrasikan alokasi iuran JKN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dan memastikan tidak ada penganggaran ganda dalam penyelenggaraan JKN di masing-masing kabupaten/kota.
“Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah perlu memastikan bahwa APBD Kabupaten/Kota 2025 telah mengakomodir alokasi iuran JKN sesuai ketentuan, serta memastikan tidak adanya skema ganda dalam penerapan JKN,” ujar Maurits.
Melalui langkah ini, Kemendagri berharap Pemda dapat memfasilitasi peserta JKN untuk menerima layanan kesehatan yang optimal, serta mendukung keberlanjutan program kesehatan nasional yang berkelanjutan. Program JKN diharapkan terus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dengan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.
Tantangan dan Harapan
Penerapan JKN memang menjadi tantangan bagi banyak Pemda dalam hal penganggaran dan pendistribusian iuran. Oleh karena itu, Kemendagri berkomitmen untuk memberikan dukungan dalam menyusun anggaran yang tepat guna untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat merasakan manfaat dari JKN secara maksimal.
Dengan penguatan komitmen Pemda dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, diharapkan program JKN bisa berjalan lebih efektif, memberi kemudahan akses kesehatan, dan menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa depan.
