Beritatrend.com. – Denpasar Sabtu, 14/12/24. – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya transformasi layanan pertanahan dalam menghadapi tantangan birokrasi modern.
Dalam kunjungannya ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali, Jumat (13/12/2024), ia menginstruksikan jajaran BPN untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih sederhana, cepat, dan akurat.
“Masyarakat kita semakin cerdas dan kritis.
5 Pilar Birokrasi Modern
Menteri Nusron menjabarkan lima prinsip utama untuk mewujudkan birokrasi modern di lingkungan BPN:
1. Simplifikasi Proses: Pelayanan harus lebih sederhana dan cepat.
2. Prudent: Kehati-hatian dalam memastikan tanah yang didaftarkan bebas dari sengketa.
3. Akuntabilitas: Setiap produk hukum harus dapat dipertanggungjawabkan.
4. Manajemen Risiko: Mengantisipasi potensi konflik dan tumpang tindih kepemilikan.
5. Transparansi: Membuka ruang kontrol bagi masyarakat terhadap layanan BPN.
“Pelayanan berbasis risk management harus menjadi landasan utama.
Nusron menegaskan bahwa keterbukaan dan inovasi adalah kunci menuju birokrasi yang modern.
“Dengan transformasi ini, kami berkomitmen menjadikan pelayanan BPN lebih adaptif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Plt. Kepala Kanwil BPN Bali I Made Sumadra, serta pejabat lainnya di lingkungan Kanwil BPN Bali.
Dengan langkah-langkah inovatif ini, Nusron Wahid berharap Bali dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan pelayanan birokrasi modern di bidang pertanahan.
