Beritatrend.com. – Jakarta Rabu, 05/03/25. – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan kekhawatiran tentang maraknya praktik politik balas budi yang terjadi setelah kepala daerah memenangkan kontestasi pemilu.
Dalam acara peluncuran Indikator Monitoring Center of Prevention (MCP) 2025, Setyo menyebutkan bahwa banyak kepala daerah yang, setelah dilantik, merasa perlu membalas dukungan yang diterima selama kampanye dengan memberikan jabatan atau menempatkan orang-orang ke dalam posisi strategis, yang dapat membuka peluang penyalahgunaan wewenang.
“Sering kali ini menjadi celah bagi praktik korupsi, di mana kepala daerah merasa berkewajiban memberikan ‘balas budi’ dengan cara menempatkan kroni atau orang yang mendukungnya dalam jabatan-jabatan tertentu, bahkan dengan memanfaatkan anggaran daerah,” ujar Setyo dalam sambutannya, Rabu (5/3/2025).
Fenomena ini tidak hanya berisiko merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengganggu efektivitas pemerintahan di tingkat daerah.
Setyo pun mengingatkan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk lebih fokus pada pencegahan korupsi dan meminimalkan praktik-praktik yang dapat merusak integritas pemerintahan.
Setyo merujuk pada pemikiran Lord Acton, seorang Guru Besar Sejarah Modern di Universitas Cambridge, yang mengatakan bahwa kekuasaan cenderung korup, dan lebih berbahaya lagi jika kekuasaan tersebut bersifat absolut.
Dalam konteks ini, Setyo menekankan pentingnya kepala daerah untuk memiliki semangat pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 3 poin pada tahun 2024, menjadi harapan bagi Setyo agar Indonesia terus bergerak maju dalam upaya pemberantasan korupsi. Meski begitu, ia menyadari bahwa tantangan yang dihadapi masih besar.
KPK, lanjut Setyo, akan terus berupaya untuk mendampingi kepala daerah dalam menjalankan tugas mereka dengan cara yang lebih transparan dan akuntabel.
Deputi Bidang Korsup KPK, Didik Agung Widjanarko, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan bahwa meski terdapat peningkatan dalam Indeks Pencegahan Korupsi (IPK) daerah, ada beberapa area yang masih perlu perhatian serius.
Salah satunya adalah sektor pengadaan barang dan jasa yang masih menunjukkan angka capaian rendah di skor 68, jauh dari target ideal. “Pengadaan barang dan jasa adalah salah satu titik rawan korupsi yang harus mendapat perhatian khusus,” ujarnya.
Didik berharap kepala daerah yang baru dilantik bisa bekerja sama dengan KPK, Kemendagri, dan BPKP untuk meningkatkan pengawasan di sektor-sektor yang rawan, agar potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan.
Selain itu, pengelolaan barang milik daerah dan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga menjadi fokus yang perlu diperbaiki.
Pencegahan korupsi di tingkat daerah memang menjadi tantangan besar, namun dengan sinergi antara berbagai pihak, Setyo optimis langkah-langkah untuk mengurangi praktik korupsi dapat semakin efektif.
“Kami berharap ke depan Indeks Pencegahan Korupsi (IPK) terus meningkat, dan pencegahan korupsi di daerah semakin terjaga dengan baik,” tutup Setyo.
Dengan adanya peningkatan kesadaran dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, KPK berharap Indonesia bisa semakin dekat menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
