Beritatrend.com. -Palembang Selasa, 08/10/24. Wacana pengambilalihan Rumah Sakit Siti Fatimah oleh pihak ketiga, yakni Lippo Group, menuai keresahan di kalangan warga Sumsel. Koordinator Komite Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K MAKI), Bony Balitong, menegaskan pentingnya melindungi aset yang telah dibangun dengan susah payah oleh mantan Gubernur Alex Noerdin.
Dalam konferensi pers, Bony mengungkapkan, “Rumah sakit yang dibangun dengan hampir 1/2 triliun dana masyarakat kini terancam diambil alih tanpa adanya proses yang transparan.” Ia menambahkan bahwa pembangunan RS Siti Fatimah melibatkan dana publik yang besar, termasuk dalam hal Rencana Strategis, Master Plan, dan pajak yang berasal dari rakyat.
Lebih lanjut, Bony mempertanyakan potensi penggunaan dana tersebut sebagai alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi, mengingat pengambilalihan yang dilakukan oleh Lippo Group. “Apakah semua dana ini akan menjadi sia-sia hanya karena pengambilalihan ini?” tanyanya.
Kekhawatiran akan konsekuensi hukum juga disampaikan, dengan Bony menyoroti nasib buruk yang mungkin menimpa pejabat terkait, seperti Kadinkes, Direktur RS Fatimah, dan Kadis PU Perkim, yang bisa terjerat masalah hukum akibat kebijakan yang dianggap brutal ini.
Deputy K MAKI, Feri Kurniawan, menambahkan, “Masyarakat Sumsel kerap kali menjadi korban dari kebijakan yang menguntungkan pihak swasta. Contohnya, penjualan kawasan Palembang Square yang dilakukan dengan harga yang sangat rendah.”
Dukungan masyarakat terus mengalir, menuntut agar pemerintah bertindak tegas dalam melindungi aset kesehatan ini. Warga berharap agar RS Siti Fatimah tetap menjadi milik masyarakat, sesuai dengan tujuan awal pendiriannya.
Dengan situasi ini, masyarakat Sumsel diharapkan tetap bersatu untuk menjaga hak dan kepentingan mereka, serta mempertahankan rumah sakit yang merupakan kebanggaan daerah. (Rizal). *
