Beritatrend.com. -Jakarta Selasa, 15/10/24. Kabupaten Bekasi – Menjelang akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas mafia tanah. Dalam sebuah konferensi pers di Polres Metro Bekasi pada 15 Oktober 2024, AHY mengungkapkan dua kasus besar yang berhasil diungkap dengan total potensi kerugian yang diselamatkan mencapai lebih dari Rp183 miliar.
Meskipun situasi politik tengah memanas menjelang transisi pemerintahan, AHY menegaskan bahwa penanganan mafia tanah tetap menjadi prioritas utama. “Kehadiran kami di sini menunjukkan bahwa tugas pokok tetap nomor satu, dan kami akan terus berupaya membongkar mafia tanah,” tegasnya.
Dari dua kasus yang diungkap, kasus pertama melibatkan lima orang tersangka yang melakukan pemalsuan akta jual beli, menyelamatkan kerugian negara lebih dari Rp4 miliar. Kasus kedua, lebih mencengangkan, melibatkan dua tersangka yang menduplikasi sertifikat atas nama keluarga hingga 39 kali, dengan potensi kerugian mencapai lebih dari Rp179 miliar, termasuk dari proyek jalan Tol Cibitung-Cilincing.
“Setiap rupiah harus kita selamatkan. Rakyat adalah korban utama, dan negara juga merugi jika praktik ini terus berlangsung,” tambah AHY, menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam pembangunan.
Di tahun 2024, Kementerian ATR/BPN telah menetapkan 98 target operasi yang sebagian besar telah mencapai tahap penetapan tersangka. Dari total tersebut, 55 target dengan 165 tersangka telah dipastikan, melibatkan luas objek tanah lebih dari 488 hektare dan total kerugian mencapai Rp11,6 triliun.
Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara Kementerian ATR/BPN, Kepolisian, Kejaksaan, dan pemerintah daerah. “Tanpa kolaborasi yang solid, sulit untuk mengungkap kejahatan seperti ini,” ungkap AHY, yang juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari Kementerian ATR/BPN, Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah, serta pimpinan Kepolisian dan Kejaksaan, menandakan komitmen bersama dalam memberantas mafia tanah demi masa depan yang lebih baik.
