Beritatrend.com. – Jakarta Jum’at, 25/10/24. Dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengajak Badan Bank Tanah untuk lebih aktif dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Harapan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Program Pengembangan Reforma Agraria Badan Bank Tanah” yang berlangsung di Mandarin Oriental Hotel pada 24 Oktober 2024.
Suyus menekankan bahwa Reforma Agraria bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga Badan Bank Tanah. “Kami mengharapkan Badan Bank Tanah tidak hanya mendapatkan tanah dari pelepasan tanah telantar, tetapi juga berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Transmigrasi untuk memperluas akses tanah bagi masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Suyus menggarisbawahi pentingnya alokasi 30% tanah negara untuk masyarakat melalui Badan Bank Tanah. “Keduanya memiliki niat baik: Badan Bank Tanah untuk pembangunan ekonomi dan masyarakat untuk mendapatkan aset,” tambahnya.
Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, menjelaskan bahwa sesuai Perpres Nomor 62 Tahun 2023, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) akan berasal dari tiga sumber: kawasan hutan, non kawasan hutan, dan hasil penyelesaian konflik agraria. Ia menekankan perlunya penataan aset dan akses yang berjalan beriringan dalam pelaksanaan reforma.
“Diharapkan, kehadiran Badan Bank Tanah mampu memberikan inovasi dan mempercepat proses Reforma Agraria. Dengan jaminan ketersediaan tanah, kita bisa memperbaiki kualitas lingkungan dan menangani konflik agraria,” kata Yulia.
FGD ini juga menghadirkan narasumber seperti Izham Mustaffa dari FELDA, Oce Madril dari UGM, dan Rohan Hafas dari Bank Mandiri, serta dihadiri oleh pejabat tinggi terkait. Diskusi ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam mencapai tujuan Reforma Agraria yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dengan langkah-langkah konkret ini, diharapkan Badan Bank Tanah dapat memainkan peran kunci dalam mendorong pemerataan ekonomi dan ketahanan pangan di Indonesia.
