Beritatrend.com. -Jakarta Jum’at, 01/11/24. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) semakin meneguhkan langkah dalam memberantas mafia tanah di Indonesia. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga dalam upaya menciptakan keadilan dan pemerataan hak atas tanah.
Usai bertemu dengan Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, Nusron menyatakan, “Kami memiliki _zero_ toleransi bagi mafia tanah. Upaya ini bertujuan untuk memastikan distribusi tanah yang adil dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Pemberantasan mafia tanah tidak hanya menjadi agenda kementerian, tetapi juga melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, dan pemerintah daerah. Nusron mengungkapkan rencana untuk melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam langkah strategis ini. Ia menambahkan, “Kami akan melakukan rapat koordinasi untuk menginisiasi pemiskinan terhadap mafia tanah, sehingga tindakan mereka tidak hanya dikenakan pidana umum, tetapi juga tindak pidana korupsi dan pencucian uang.”
Menteri Nusron menegaskan, langkah ini bertujuan untuk menyelamatkan hak atas tanah masyarakat, terutama mereka yang selama ini terpinggirkan. “Kepastian hukum harus ditegakkan agar masalah mafia tanah tidak terulang. Ini adalah tanggung jawab kami untuk melindungi hak-hak orang kecil yang sering kali menjadi korban,” tegasnya.
Pertemuan ini melibatkan sejumlah pejabat penting dari Kementerian ATR/BPN dan Kejaksaan Agung, termasuk Jaksa Agung Muda Intelijen dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu pertanahan.
Dengan komitmen yang kuat dan langkah-langkah kolaboratif, diharapkan pemberantasan mafia tanah dapat membawa perubahan positif dan menciptakan keadilan yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia.
