Beritatrend.com – Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Rapat Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara pada Rabu (6/11/2024). Dalam rapat tersebut, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan arahan khusus kepada Nusron untuk fokus dalam penataan ulang tanah negara, dengan tujuan mempercepat pemerataan ekonomi dan menciptakan keadilan sosial.
Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan tanah negara yang lebih baik. “Pesannya beliau, kendalikan negara dengan baik. Dari kami (ATR/BPN), _concern_-nya adalah menata ulang tanah negara supaya penggunaannya lebih berkeadilan, lebih mengutamakan pemerataan ekonomi, tetapi juga tidak mengabaikan keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” jelas Menteri Nusron setelah rapat.
Penataan Ulang Tanah Negara sebagai Kunci Reforma Agraria
Penataan ulang tanah negara yang dimaksud mencakup berbagai jenis tanah, seperti tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah habis, tanah terlantar, tanah hasil pelepasan kawasan hutan, serta tanah yang berasal dari penyelesaian sengketa pertanahan dan konflik agraria. Ini termasuk juga dalam kategori Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Langkah ini sejalan dengan tujuan besar dari Reforma Agraria yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023. Reforma Agraria bertujuan untuk memastikan pemerataan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Indonesia. Selain itu, program ini juga berperan dalam menyelesaikan sengketa agraria, sehingga dapat mendukung terciptanya ekonomi yang lebih berkeadilan dan kemakmuran rakyat.
Menjaga Keberlanjutan dan Pertumbuhan Ekonomi
Nusron menegaskan bahwa penataan tanah negara bukan hanya soal redistribusi tanah, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan iklim yang lebih adil dalam penguasaan tanah, serta memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Kunjungan Presiden ke Luar Negeri
Sebelum meninggalkan Istana Negara, Menteri Nusron juga menyampaikan bahwa Rapat Kabinet Paripurna kali ini merupakan kesempatan bagi Presiden Prabowo untuk berbicara langsung dengan seluruh jajaran kabinet. Presiden Prabowo akan segera melaksanakan serangkaian kunjungan kenegaraan, yang mencakup partisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi seperti KTT APEC dan G20, serta kunjungan ke Tiongkok dan Amerika Serikat.
“Kabinet akan mendampingi beliau dalam berbagai pertemuan internasional ini, yang tentu saja akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global,” ujar Menteri Nusron.
Tantangan dan Peluang dalam Reforma Agraria
Penataan ulang tanah negara ini juga membawa tantangan tersendiri. Penyelesaian sengketa agraria yang kerap kali kompleks, serta memastikan distribusi tanah yang adil di seluruh wilayah Indonesia, menjadi pekerjaan besar yang harus dihadapi. Namun, di balik tantangan tersebut, kebijakan ini membuka peluang besar bagi pembangunan yang lebih merata, di mana kesejahteraan rakyat dapat lebih dirasakan, terutama oleh petani dan masyarakat yang berada di kawasan terpencil.
Sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif, Menteri Nusron diharapkan dapat mengimplementasikan arahan Presiden dengan efektif, sekaligus mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan pertanahan di Indonesia.
Dengan fokus pada penataan tanah negara, Pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan keadilan sosial, memperbaiki struktur agraria, dan pada akhirnya, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi kemakmuran rakyat.
