Beritatrend.com. Jakarta . Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengadakan pertemuan penting dengan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Senin (11/11/2024). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait pengamanan tanah aset negara, penguatan ketahanan pangan, serta upaya menangani sengketa pertanahan yang berpotensi mengganggu sistem pertahanan nasional.
Pengamanan Tanah Aset Negara Jadi Prioritas Utama
Dalam diskusi yang berlangsung, Menteri Nusron mengungkapkan bahwa pengamanan tanah yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi salah satu fokus utama. Menurut laporan yang diterima, banyak aset tanah yang sebelumnya dikelola oleh TNI, namun kini fungsinya telah berubah, sehingga diperlukan penataan ulang serta sertifikasi yang lebih rapi.
“Kita akan melakukan kerja sama dengan Kementerian Pertahanan untuk mengamankan tanah-tanah aset negara, termasuk tanah yang dikelola oleh TNI. Penataan dan sertifikasi ulang sangat penting untuk memastikan tanah tersebut tidak hilang atau jatuh ke pihak yang salah,” kata Menteri Nusron usai pertemuan.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk mempercepat proses pengadaan tanah guna mendukung program ketahanan pangan dan energi, dengan fokus khusus pada proyek pengadaan tanah seluas 1 juta hektare di Papua. Program ini bertujuan untuk menciptakan sawah baru dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Sinergi dalam Menangani Sengketa Pertanahan
Menteri Nusron juga menekankan pentingnya kerjasama antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Pertahanan dalam menangani sengketa pertanahan yang sering kali melibatkan konflik antara individu dengan negara, serta antara negara dengan korporasi. Konflik-konflik ini dapat berpotensi menghambat pembangunan dan mengganggu stabilitas pertahanan negara.
“Konflik pertanahan, jika tidak dikelola dengan baik, bisa berisiko besar bagi keamanan negara. Oleh karena itu, kami bersama Kementerian Pertahanan akan memperkuat koordinasi untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Menteri Nusron.
Dukungan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pertahanan
Selain pengamanan aset tanah, Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen untuk mendukung pengadaan tanah yang diperlukan untuk kepentingan pertahanan, seperti lahan untuk tempat latihan militer dan pangkalan TNI. Menteri Nusron menjelaskan bahwa pihaknya akan menyisir tanah-tanah yang perlu disiapkan untuk kebutuhan tersebut.
“Masalah lahan ini sangat penting. Terutama karena banyak lahan milik TNI yang kini dikuasai oleh pihak lain. Menyelesaikan masalah ini adalah prioritas utama, dan kami siap untuk mendukung penuh,” tambahnya.
Diskusi dengan Para Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian ATR/BPN
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN. Diskusi yang berlangsung di Ruang Rapat Menteri ATR/BPN tersebut menghasilkan berbagai kesepakatan strategis guna memperkuat kolaborasi antara sektor pertahanan dan pertanahan dalam mendukung ketahanan nasional.
Dengan berbagai langkah ini, diharapkan pengelolaan tanah negara yang lebih baik dapat terwujud, serta ketahanan pangan dan pertahanan nasional dapat terus ditingkatkan demi kepentingan bangsa dan negara.
