Beritatrend.com. – Jakarta Rabu, 11 Desember 2024 – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Penanganan Isu Strategis Bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Selasa malam, 10 Desember 2024, di Aula Prona, Jakarta.
Rapat ini dipimpin oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, untuk membahas langkah-langkah penyelesaian terkait konflik tanah yang melibatkan BUMN, pemerintah, serta TNI/POLRI, yang menjadi tugas prioritas Presiden Joko Widodo.
Menteri Nusron Wahid menjelaskan, pemerintah telah memberikan tiga tugas prioritas yang harus segera diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN.
Pertama, penyelesaian konflik tanah yang melibatkan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kedua, penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan BUMN. Ketiga, penyelesaian masalah terkait tanah yang melibatkan TNI/POLRI.
Tugas ini menjadi sangat penting dalam mendukung pembangunan dan stabilitas nasional.
“Kita mendapat tugas dari Pak Presiden untuk menyelesaikan tiga hal utama ini. Kami telah melakukan konsolidasi dengan berbagai lembaga, termasuk Mabes TNI, untuk menuntaskan setiap masalah yang ada,” ujar Menteri Nusron dalam rapat tersebut.
Ia meminta agar semua dokumen dan prosedur terkait permohonan dari BUMN yang menyangkut sektor strategis segera diproses tanpa menghambat, namun tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang terukur.
“Jika ada permohonan terkait proyek yang berhubungan dengan swasembada energi atau pangan, saya minta agar segera ditangani dengan akurat dan akuntabel, karena ini berhubungan dengan kepentingan nasional,” tegasnya.
Wakil Menteri BUMN, Aminudin Ma’ruf, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyambut baik upaya Kementerian ATR/BPN dalam menangani isu-isu strategis terkait BUMN.
Ke depan, akan ada lebih banyak pertemuan untuk membahas penyelesaian masalah sesuai dengan klasifikasi BUMN yang ada.
“Terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah memfasilitasi kami dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah. Kami berharap langkah ini dapat mempercepat proses penyelesaian isu strategis nasional,” kata Aminudin.
