Beritatrend.com. – Jakarta Selasa, 24/13/24. – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.
Penetapan ini memunculkan kembali peran Hasto dalam kasus yang sebelumnya telah menyeret sejumlah nama besar ke meja hijau.
KPK menjerat Hasto dengan pasal suap dan perintangan penyidikan.
Peran Hasto Terungkap di Pengadilan
Jaksa KPK kala itu mengungkap bahwa Hasto memerintahkan penasihat hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan terkait pelimpahan suara Harun Masiku ke KPU.
Permohonan itu akhirnya ditolak oleh KPU, yang kemudian menjadi pemicu dugaan suap untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR.
Jaksa juga mengungkapkan adanya percakapan yang melibatkan Hasto. Dalam sidang 16 April 2020, jaksa membacakan pesan singkat dari Hasto kepada Saeful Bahri dengan balasan singkat “OK Sip”.
PDIP merespons penetapan tersangka Hasto dengan keras. Juru bicara partai, Chico Hakim, menyebut langkah KPK ini sebagai bentuk politisasi hukum yang sengaja diarahkan untuk melemahkan PDIP.
“Kami melihat politisasi hukum itu kuat sekali. Ini upaya nyata untuk mengganggu dan menenggelamkan PDI Perjuangan,” ujar Chico.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena hingga kini Harun Masiku, tokoh sentral dalam kasus ini, masih buron.
KPK menegaskan akan terus mengejar pihak-pihak yang terlibat, termasuk Harun Masiku.
Penetapan Hasto sebagai tersangka juga mencakup upaya perintangan penyidikan dalam pengejaran Harun.
KPK dan Tantangan Penegakan Hukum
Penetapan Hasto sebagai tersangka menjadi langkah signifikan KPK dalam mengurai kasus PAW Harun Masiku. Namun, langkah ini tidak lepas dari kontroversi.
Sejumlah pihak mendukung upaya KPK, sementara PDIP terus menuding adanya motif politik di balik langkah hukum ini.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah KPK selanjutnya. Apakah upaya ini akan berhasil membawa keadilan, atau justru akan semakin memanaskan suhu politik nasional menjelang tahun politik 2024?
