Beritatrend.com. – Jakarta Sabtu, 08 Februari 2025 — Meski anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami pemblokiran, target ambisius Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN pada 2028 tetap berjalan sesuai rencana.
Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
“IKN ini setahu kami sampai dengan sekarang, target Bapak Presiden tetap 2028. Kita akan pindah ke ibu kota baru di IKN, sudah pindah,” ujar Bahlil dengan penuh keyakinan.
Meskipun optimis, Bahlil mengakui dirinya tidak terlibat langsung dalam detail teknis pembangunan IKN.
Ia menegaskan bahwa proyek ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu ada di Kementerian PU,” tambahnya.
Anggaran Diblokir: Efisiensi atau Tanda Tanya?
Isu pemblokiran anggaran IKN mencuat setelah Menteri PUPR, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp 14,87 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan IKN di Kementerian PU diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Alasan utama pemblokiran ini disebut karena efisiensi anggaran.
“IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres,” ujar Dody usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan.
Namun, bukan berarti pembangunan IKN berhenti total.
Pemerintah tetap mengalokasikan dana sebesar Rp 48,8 triliun untuk tahap kedua proyek ini.
Wakil Menteri PUPR, Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa pemblokiran anggaran adalah hal yang wajar dalam proses pencairan APBN.
“Ini belum akhir dari segalanya. Kami masih punya ruang untuk berdiskusi dengan DPR RI agar anggaran bisa dibuka kembali. Mudah-mudahan masih ada jalan,” harap Diana.
Antara Politik dan Infrastruktur
Meski Bahlil merupakan tokoh politik berpengaruh, ia menegaskan bahwa urusan pembangunan IKN bukan ranah ketua umum partai politik.
“Kami enggak bisa mendalami semua detail. Jangan merasa karena ketum partai, semua harus tahu,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi sorotan karena menunjukkan adanya batasan tegas antara urusan politik dan teknis pembangunan infrastruktur.
2028: Optimisme di Tengah Tantangan
Pemindahan ibu kota ke IKN bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan simbol pergeseran pusat gravitasi Indonesia menuju kawasan yang lebih strategis di Kalimantan.
Meski anggaran diblokir dan proses pembangunan menghadapi tantangan, pemerintah tetap optimis bahwa target 2028 bisa tercapai.
Pertanyaannya kini: apakah optimisme ini cukup untuk mengatasi hambatan birokrasi dan keuangan yang ada? Ataukah proyek ambisius ini akan menghadapi jalan terjal di masa depan?
Satu hal yang pasti, perjalanan IKN menuju 2028 akan menjadi kisah menarik dalam sejarah Indonesia modern.
