Beritatrend.com. – Jakarta Kamis, 06/02/25. -Keputusan kontroversial Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram (kg) subsidi menuai sorotan tajam.
Namun, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, memberikan pembelaan terhadap kebijakan tersebut, meski akhirnya dibatalkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Idrus menegaskan bahwa kebijakan Bahlil, meskipun sempat menimbulkan kekacauan, sesungguhnya bertujuan untuk menata distribusi elpiji subsidi agar lebih tepat sasaran dan mengurangi permainan harga di pasar.
Menurutnya, langkah ini memberikan dampak positif, seperti mendorong pengecer untuk naik kelas menjadi agen distribusi resmi Pertamina, yang diyakini akan memperbaiki sistem distribusi gas melon.
“Walaupun kebijakan ini sudah dibatalkan, setidaknya telah mendorong pengecer untuk menjadi agen distribusi. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan Bahlil sebenarnya pro rakyat,” ungkap Idrus dalam konferensi persnya pada Rabu malam (5/2/2025).
Idrus mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh keluhan masyarakat terkait harga dan ketersediaan elpiji 3 kg yang semakin melambung.
Ia menyebutkan bahwa selama ini, gas subsidi sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, sehingga distribusinya tidak tepat sasaran.
“Gas elpiji 3 kg memang untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, petani, dan nelayan sasaran. Tapi kenyataannya, banyak yang tidak berhak memanfaatkannya,” kata Idrus.
Menurutnya, penataan distribusi ini merupakan langkah untuk memastikan subsidi diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.
Dalam penjelasannya, Idrus menyoroti adanya permainan harga dan praktik kecurangan di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa harga elpiji 3 kg subsidi seringkali melonjak akibat ulah spekulan yang mencari keuntungan dari kelangkaan stok.
Selain itu, muncul pula laporan mengenai tabung gas yang tidak sesuai beratnya dan adanya pengoplosan gas.
“Sungguh sangat merugikan masyarakat yang sebenarnya membutuhkan subsidi ini. Tetapi, mafia distribusi justru mengambil keuntungan di tengah kesulitan rakyat,” tandasnya.
Meski kebijakan Bahlil ditentang oleh sebagian pihak, Idrus tetap menegaskan bahwa tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk memperbaiki sistem distribusi gas subsidi, yang saat ini dinilai kacau dan banyak dikeluhkan masyarakat.
Namun, kebijakan tersebut akhirnya mendapat respons keras dari Presiden Prabowo Subianto. Pada Jumat (31/1/2025), pemerintah memutuskan untuk membatalkan larangan pengecer menjual elpiji 3 kg.
Hal ini disebabkan oleh terjadinya kekacauan di beberapa daerah, seperti antrean panjang dan kelangkaan gas yang mengganggu masyarakat.
Pasca-pembatalan kebijakan tersebut, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa pengecer yang ingin tetap menjual elpiji subsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.
Meskipun demikian, penerapan kebijakan ini tetap memicu keluhan di lapangan, terutama terkait antrean panjang dan kesulitan warga dalam memperoleh gas subsidi.
Bahlil Lahadalia pun terpaksa terjun langsung menemui masyarakat di lapangan untuk mendengarkan keluhan mereka. Dalam kunjungannya ke Kota Tangerang, Bahlil mendapat sambutan emosional dari warga yang kecewa dengan kebijakan tersebut.
Salah satu warga, Effendi, mengungkapkan rasa frustrasinya karena harus antre lama demi mendapatkan elpiji 3 kg.
“Saya cuma mau masak, Pak. Anak saya lapar, tapi saya harus antre dulu,” ujar Effendi dengan nada marah, menanggapi kebijakan yang menurutnya semakin menyulitkan rakyat kecil.
Meski kebijakan ini akhirnya dibatalkan, wacana tentang perbaikan distribusi elpiji 3 kg dan pengendalian harga subsidi tetap menjadi perbincangan hangat. Pemerintah dan masyarakat kini harus mencari solusi terbaik agar subsidi ini dapat benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
