Beritatrend.com. – Jakarta Senen, 17 Februari 2025 – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) hari ini menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Aksi ini diikuti oleh ribuan peserta yang turun ke jalan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan politik dan sosial.
Untuk menjaga keamanan dan kelancaran jalannya aksi, aparat keamanan mengerahkan sebanyak 1.623 personel gabungan.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, mengungkapkan bahwa pengamanan akan dilakukan dengan menyebar personel di beberapa titik strategis, mulai dari bundaran Patung Kuda Monas hingga depan Istana Negara.
Rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional, tergantung pada jumlah massa yang terlibat dan potensi eskalasi yang terjadi.
“Apabila massa tidak terlalu banyak, lalu lintas akan berjalan seperti biasa. Namun, jika jumlah massa cukup besar dan eskalasi meningkat, arus lalu lintas yang mengarah ke depan Istana Negara akan dialihkan,” ujar Susatyo.
Dalam pernyataannya, Susatyo menegaskan agar seluruh personel pengamanan bertindak persuasif dan humanis dalam menghadapi massa.
Ia juga mengimbau agar peserta aksi melakukan unjuk rasa dengan cara damai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Aksi ini diperkirakan akan diikuti oleh sekitar 5.000 peserta di Jakarta, dengan rencana serentak digelar di seluruh wilayah Indonesia.
Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, mengatakan bahwa aksi hari ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang mendesak pemerintah untuk mencabut sejumlah kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.
“Kami menuntut agar Inpres No. 1 Tahun 2025 dicabut karena sangat merugikan rakyat, serta meminta transparansi dalam seluruh proses pembangunan dan program pemerintah. Selain itu, kami juga menolak revisi UU Minerba, dwifungsi TNI, serta mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan,” ujar Herianto.
Beberapa tuntutan utama yang disuarakan BEM SI dalam aksi kali ini antara lain:
- Pencabutan Inpres No. 1 Tahun 2025 yang dinilai merugikan masyarakat.
- Transparansi terkait status dan perkembangan proyek pembangunan nasional.
- Transparansi program MBG secara keseluruhan.
- Penolakan terhadap revisi UU Minerba yang dinilai lebih berpihak pada industri daripada rakyat.
- Penolakan terhadap dwifungsi TNI yang dianggap mengganggu peran institusi lainnya.
- Tuntutan agar Presiden Jokowi diadili atas kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.
- Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk mengatasi masalah korupsi dan ketidakadilan.
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan mahasiswa yang terus menuntut perubahan kebijakan demi kepentingan rakyat.
Sejumlah pengamat memprediksi bahwa aksi unjuk rasa kali ini akan menjadi momentum penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Indonesia.
Polisi dan pihak terkait tetap mengimbau agar massa tetap menjaga ketertiban selama pelaksanaan aksi dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang bisa meningkatkan ketegangan.
Sebuah aksi besar, seperti ini, tentu akan menjadi ujian bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan stabilitas nasional.
