Beritatrend.com. – Jakarta Senen, 24/02/25. – Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan di berbagai daerah, Dewan Pengawas (Dewas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) melalui Direktur Global Asia Infrastruktur Fund (GIF), Salamus Sholihin, menggelar rapat teknis investasi KPBU bersama Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Maros serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Dalam pertemuan ini, PT GIF mengumumkan rencana pengucuran dana pinjaman sebesar Rp600 triliun bagi pemerintah provinsi dan kabupaten di Indonesia.
Pinjaman ini memiliki tenor hingga 30 tahun dengan bunga hanya 9 persen, menawarkan solusi keuangan yang lebih ringan bagi daerah yang membutuhkan tambahan anggaran pembangunan.
49 Gubernur dan Bupati Sudah Bergabung
Menurut Salamus Sholihin, program investasi ini telah menggandeng 49 kepala daerah di seluruh Indonesia. Kabupaten Maros menjadi salah satu daerah yang siap menerima manfaat dari skema pendanaan ini untuk pembangunan infrastruktur dan sektor lainnya.
“Kami siap membantu daerah yang membutuhkan permodalan, termasuk Kabupaten Maros. Dengan dukungan investasi ini, diharapkan percepatan pembangunan dapat segera terwujud,” ujar Salamus pada Minggu (23/2/2025).
Ia juga mengajak seluruh anggota PWDPI di Indonesia untuk turut mensosialisasikan program ini agar lebih banyak kepala daerah dapat memanfaatkan peluang ini.
Ketum PWDPI: Ini Terobosan Besar untuk Pembangunan Daerah
Ketua Umum DPP PWDPI, M. Nurullah RS, menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan bahwa skema pinjaman lunak dengan jangka waktu panjang sangat membantu daerah yang membutuhkan tambahan anggaran.
“Saya sangat mendukung program ini. Dengan bunga rendah dan masa pinjaman yang panjang, kepala daerah bisa lebih leluasa dalam merencanakan pembangunan tanpa terbebani oleh keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Dana investasi ini rencananya akan difokuskan pada beberapa sektor strategis, seperti pariwisata, pertambangan, industri, serta pengembangan UMKM. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi daerah-daerah yang mengalami defisit anggaran.
“Program ini bukan hanya investasi biasa, tetapi juga peluang bagi daerah untuk maju dan berkembang secara mandiri,” pungkasnya.
Dengan adanya terobosan ini, diharapkan setiap daerah dapat mengoptimalkan pinjaman modal ini untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
