Beritatrend.com. -Jakarta Minggu,22/09/24. Komisi I DPR akan mengadakan rapat mendesak untuk membahas kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang mencakup data pribadi warga, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Rapat ini dijadwalkan berlangsung pagi ini, melibatkan Kemenko Polhukam dan Kemenkominfo.
Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari, mengungkapkan bahwa agenda rapat kali ini akan fokus secara mendalam pada isu kebocoran data tersebut. “Kami ingin mengevaluasi langkah-langkah yang diambil setelah insiden kebocoran data baru-baru ini,” katanya di Jakarta Pusat setelah penutupan Rakernas PKS, Minggu (22/9).
Kharis menambahkan bahwa rapat ini akan menjadi momentum penting untuk menggali lebih dalam masalah yang sedang berlangsung dan menanyakan langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah.
Presiden Jokowi juga telah menanggapi masalah ini dengan serius. Ia telah memerintahkan Kemenkominfo, Kemenkeu, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera mengambil tindakan mitigasi. Dalam pernyataannya di Boyolali, Jawa Tengah, pada Kamis (19/9), Jokowi menyebutkan bahwa kebocoran data seperti ini bukan hanya masalah di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara lain. Ia mencurigai bahwa keteledoran dalam pengelolaan password dan penyimpanan data yang tidak terpusat menjadi penyebab utama masalah ini.
“Kebocoran data bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk keteledoran password dan penyimpanan data yang tersebar di banyak tempat, yang memudahkan akses oleh hacker,” ujar Jokowi.
Dengan adanya rapat ini, diharapkan langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif dapat segera diimplementasikan untuk melindungi data pribadi warga negara serta mencegah kejadian serupa di masa depan.
