Beritatrend.com. – Kepahiang, Bengkulu Minggu, 16/02/25. – Pembangunan Gedung Serba Guna di Desa Sungai Jernih, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, menuai sorotan.
Pasalnya, proyek yang menelan anggaran lebih dari Rp 400 juta dalam dua tahap tersebut diduga tidak sesuai dengan nilai anggarannya.
Bahkan, pihak Inspektorat Kabupaten Kepahiang tengah melakukan audit atas proyek ini.
Menurut informasi dari salah satu perangkat desa, pembangunan gedung tersebut dilakukan dalam dua tahap.
Pada tahun 2023, tahap pertama menghabiskan anggaran sebesar Rp 216 juta lebih, sementara tahap kedua pada 2024 menelan biaya Rp 202.450.000.
Total keseluruhan anggaran yang digunakan mencapai Rp 400 juta lebih, dengan luas bangunan diperkirakan 15 x 10 meter persegi.
Namun, saat mengamati kondisi fisik bangunan di lokasi, muncul dugaan kuat bahwa nilai bangunan tersebut tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang dikucurkan.
Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa proyek tersebut berpotensi terindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Audit Inspektorat Masih Berjalan
Salah satu perangkat Desa Sungai Jernih mengungkapkan bahwa pihak Inspektorat Kabupaten Kepahiang sudah mulai melakukan audit terhadap proyek ini.
Beberapa orang juga telah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek.
“Sudah ada beberapa orang yang dipanggil oleh Inspektorat terkait pembangunan Gedung Serba Guna ini. Sampai sekarang, auditnya masih berjalan dan belum ada hasil final,” ujarnya.
Masyarakat berharap agar audit ini dilakukan secara transparan dan menyeluruh, sehingga jika ditemukan adanya penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
Sementara itu, pihak pemerintahan desa maupun kontraktor yang mengerjakan proyek ini belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan penyimpangan anggaran.
Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat pengelolaan Dana Desa (DD) seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Apakah dugaan KKN ini akan terbukti? Publik menunggu hasil audit dan tindakan dari pihak berwenang.
