Efisiensi Anggaran ATR/BPN: Pangkas “Lemak”

Fokus Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran

Beritatrend.com. – Jakarta Kamis, 13 Februari 2025 – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam mengelola anggaran dengan lebih bijak.

Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyepakati pagu anggaran tahun 2025 setelah efisiensi menjadi Rp4,4 triliun dari sebelumnya Rp6,4 triliun.

Keputusan ini diambil sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menekankan efisiensi dan refocusing anggaran untuk program prioritas.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa efisiensi ini bukan sekadar penghematan, melainkan strategi untuk memangkas “lemak-lemak” anggaran yang tidak perlu.

Hemat Anggaran, Pindah dari Hotel ke Cikeas

Salah satu langkah konkret dalam efisiensi ini adalah mengurangi kebiasaan mengadakan rapat di hotel-hotel mewah.

Kementerian ATR/BPN kini memanfaatkan gedung di Cikeas yang sudah memiliki fasilitas lengkap, termasuk kamar tidur dan ruang rapat, untuk menekan biaya pertemuan.

“Yang biasanya full paket meeting di hotel-hotel, kita pangkas, kita pindah ke sana, sehingga lebih murah,” kata Nusron Wahid.

Fokus ke Program Prioritas

Dengan pengurangan sebesar Rp2 triliun atau sekitar 31,17 persen dari anggaran awal, Nusron menegaskan bahwa dana yang tersisa akan dialokasikan ke program-program strategis yang benar-benar dibutuhkan rakyat.

“Efisiensi anggaran ini dalam rangka refocusing, supaya kita fokus ke program-program yang menjadi prioritas pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran,” tambahnya.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, turut mengapresiasi langkah ini, menyebutnya sebagai bentuk kreativitas dalam pengelolaan sumber daya negara.

“Saya kira ini langkah yang patut diapresiasi. Pemerintah berani melakukan efisiensi dan mengubah cara kerja agar anggaran lebih efektif,” ujarnya.

Dengan strategi ini, ATR/BPN berharap bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam pelayanan pertanahan dan tata ruang yang langsung berdampak pada masyarakat.

Ke depan, langkah serupa bisa menjadi inspirasi bagi kementerian lain dalam mengelola anggaran secara lebih efektif dan efisien.

Exit mobile version