Beritatrend.com. – Jakarta Sabtu, 22/02/25. – Keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan para kepala daerah dari PDIP untuk menunda retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang menuai beragam tanggapan.
Salah satunya datang dari Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno.
Eddy menegaskan bahwa kepala daerah merupakan pemimpin yang dipilih oleh rakyat.
“Yang bisa kami sampaikan, kepala daerah itu dipilih oleh masyarakat. Jadi eksekutif, yang mana eksekutif tertinggi itu sekarang adalah Bapak Presiden Republik Indonesia,” ujar Eddy kepada wartawan usai menghadiri wisuda doktoral di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Sabtu (22/2/2025).
Retret untuk Mempererat Hubungan Pusat dan Daerah
Menurut Eddy, seharusnya kepala daerah mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto dan menghadiri kegiatan retret tersebut.
Retret ini, lanjutnya, memiliki tujuan penting untuk mempererat koordinasi antara sesama kepala daerah serta pemerintah pusat.
“Mereka yang hadir adalah kepala daerah yang bisa berkoordinasi satu sama lain, sekaligus dengan pemerintah pusat agar terjadi sinkronisasi kebijakan,” jelas Eddy.
Eddy yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan bahwa seluruh kepala daerah dari PAN hadir tepat waktu di Akmil Magelang.
“Hadir semua dan tepat waktu. Tidak ada yang terlambat seperti yang sempat disampaikan oleh Pak Mendagri,” katanya.
Instruksi Tegas dari Megawati
Sebaliknya, PDIP justru mengambil langkah berbeda. Megawati mengeluarkan surat edaran resmi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang.
Surat yang diterbitkan pada Kamis (20/2) itu disebarluaskan oleh Jubir PDIP, Guntur Romli, melalui aplikasi WhatsApp.
Ada dua poin utama dalam surat instruksi tersebut. Poin pertama menegaskan agar kepala daerah dari PDIP menunda perjalanan ke Magelang selama periode 21-28 Februari 2025.
“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam instruksi tersebut.
Poin kedua menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk tetap mengaktifkan alat komunikasi dan selalu siaga terhadap panggilan dari partai.
Dampak Politik di Balik Instruksi
Instruksi ini muncul setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan KPK dalam kasus buron Harun Masiku.
Megawati tampaknya ingin para kepala daerahnya tetap berada dalam kondisi siaga penuh menghadapi dinamika politik yang berkembang.
Langkah ini pun memicu spekulasi tentang hubungan antara PDIP dan pemerintahan pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Apakah ini tanda retaknya hubungan antara PDIP dan pemerintah? Atau justru bentuk strategi politik PDIP untuk memperkuat solidaritas internalnya?
Satu hal yang pasti, perintah Megawati telah mengguncang dinamika politik nasional. Sementara itu, kepala daerah dari partai lain, termasuk PAN, tetap tegak mengikuti agenda retret di Akmil Magelang.
Bagaimana kelanjutan dari drama politik ini? Apakah PDIP akan melunak dan mengizinkan kepala daerahnya menghadiri retret, ataukah akan ada gebrakan politik lain dari Megawati? Kita tunggu perkembangan selanjutnya!
