Beritatrend.com. -Jakarta senen,27/05/24. Presiden Joko Widodo mengungkapkan detail mengenai pengambilalihan PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh pemerintah Indonesia dalam acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024). Jokowi menjelaskan bahwa proses pengambilalihan saham dilakukan secara diam-diam melalui pendekatan bisnis, bukan kekuatan. Awalnya, kepemilikan saham pemerintah di PTFI hanya 9 persen, namun kini telah meningkat menjadi 51 persen dalam waktu 3,5 tahun.
“Saya cerita sedikit mengenai Freeport. Karena dalam ambil alih Freeport menuju sekarang 51 persen, dari semula 9 persen ini memerlukan waktu 3,5 tahun dan kita bekerja diam-diam. Enggak ada yang tahu. Tahu-tahu kita ambil alih,” ujar Jokowi.
Jokowi juga mengungkapkan bahwa pemerintah berencana menambah lagi 10 persen kepemilikan saham, sehingga totalnya akan menjadi 61 persen. Dengan peningkatan ini, keuntungan yang diperoleh pemerintah melalui royalti, PPh badan, PPh karyawan, dan bea ekspor akan meningkat signifikan. “Sebentar lagi Insya Allah dalam bulan-bulan depan ini akan tambah lagi 10 persen, jadi 61 persen. Dan kalau sudah 61 persen, perkiraan keuntungan yang ada di Freeport itu 70-80 persen itu akan masuk ke kas negara kita,” tambah Jokowi.
Menurut Jokowi, pengambilalihan saham ini menjadikan Freeport bukan lagi milik Amerika Serikat, melainkan milik Indonesia. Ia juga yakin bahwa pembayaran untuk akuisisi saham tersebut akan lunas tahun ini. Selain itu, harga saham PTFI telah naik empat kali lipat dari saat pembelian, berkat kenaikan harga tembaga dunia. “Harganya sekarang sudah 4 kali lipat dari harga waktu kita beli, karena harga tembaga dunia sekarang ini naik drastis. Artinya kita untung dan untung, untungnya saat itu pemiliknya mau melepas,” jelas Jokowi.
Proses pengambilalihan saham PTFI tidak mudah, karena ada sejumlah peringatan mengenai potensi gejolak di Papua. Beberapa pihak bahkan memperingatkan bahwa Papua bisa bergejolak atau lepas dari Indonesia jika saham Freeport diambil alih oleh negara. Namun, Jokowi menegaskan bahwa pengambilalihan ini dilakukan dengan cara-cara bisnis, bukan kekuatan negara.
Negosiasi antara pemerintah dengan PTFI mengenai penambahan kepemilikan saham pemerintah menjadi 61 persen telah selesai. Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menjadi langkah terakhir yang perlu ditempuh sebelum menyelesaikan penambahan kepemilikan saham di PTFI. Revisi ini akan mengatur batas waktu pengajuan perpanjangan izin tambang, yang saat ini sedang dibahas oleh para menteri terkait dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.
