Beritatrend.com. – Kabupaten Tangerang Jum’at, 3/12/24. – Program yang dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tangerang menuai sorotan tajam.
Dinas tersebut dituding menghamburkan anggaran sebesar Rp460 juta lebih untuk kegiatan plesiran ke Garut bersama sekitar 100 wartawan.
Langkah ini memantik konflik di kalangan aktivis dan wartawan, serta memicu kritik keras dari berbagai pihak.
Ketua Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) DPD Provinsi Banten, Syamsul Bahrii, mengungkapkan kekecewaannya terhadap program tersebut.
“Program ini mencoreng wajah pemerintah Kabupaten Tangerang.
Seharusnya uang rakyat digunakan untuk program yang lebih bermanfaat, seperti pengentasan kemiskinan atau bedah rumah untuk masyarakat yang membutuhkan.
Bukan dihamburkan untuk plesiran yang tidak jelas manfaatnya,” ujar Syamsul dengan tegas.
Linda, salah satu wartawan anggota GWI, juga menyuarakan kekecewaannya terhadap kebijakan Kominfo.
Ia menilai penggunaan dana tersebut tidak transparan dan cenderung diskriminatif. “Wartawan yang diikutsertakan hanya mereka yang dekat dengan pejabat.
Apa ini kriterianya? Wartawan yang rajin mempublikasikan pencitraan saja?” sindir Linda.
Linda menambahkan bahwa dalam kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil, penggunaan anggaran daerah untuk kegiatan seperti plesiran adalah langkah yang tidak sensitif.
“Banyak warga yang masih antre untuk bantuan sosial dan usulan bedah rumah yang belum terealisasi.
Dugaan Gratifikasi dan Kejanggalan Lainnya
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penyalahgunaan anggaran di Kabupaten Tangerang.
Desakan Transparansi dan Pertanggungjawaban
Beragam pihak kini menuntut transparansi dan akuntabilitas dari Dinas Kominfo.
“Ini uang rakyat. Kominfo dan pejabat terkait harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaannya.
Apakah langkah ini benar-benar mendesak dan relevan dalam situasi masyarakat yang masih berjuang memulihkan ekonomi?” pungkas Linda.
Sorotan tajam terhadap Dinas Kominfo menjadi peringatan bagi pemerintah Kabupaten Tangerang untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran daerah.
Transparansi dan keadilan menjadi tuntutan utama masyarakat demi terciptanya kepercayaan publik yang lebih kuat. (Bahri). *
