Beritatrend.com. – Jakarta Kamis, 14 November 2024 – Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) hari ini memeriksa dua saksi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa, yang dikelola oleh Balai Teknik Perkeretaapian Medan.
Kedua saksi yang diperiksa adalah AS dan RAK, keduanya merupakan anggota Tim Reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan pada tahun 2016. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya penyidikan terhadap proyek yang berjalan sejak 2017 hingga 2023 tersebut, dengan fokus pada dugaan penyalahgunaan anggaran dan manipulasi prosedur.
Kejaksaan Agung saat ini tengah menyelidiki lebih lanjut keterlibatan tersangka PB, yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dalam proyek yang bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur perkeretaapian di Sumatera tersebut. Proyek yang diharapkan menjadi solusi untuk memperlancar transportasi logistik dan penumpang ini justru menuai polemik setelah terindikasi adanya pembengkakan biaya serta penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan.
Pemeriksaan kedua saksi ini diharapkan dapat mengungkap lebih dalam mengenai mekanisme pengawasan dan revisi yang dilakukan oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan selama proyek berlangsung. Kejaksaan Agung juga mengonfirmasi bahwa pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memperkuat pembuktian serta melengkapi berkas perkara yang tengah disusun.
Penyidikan proyek ini menambah panjang daftar proyek infrastruktur yang terindikasi bermasalah. Publik pun berharap agar penyidikan ini dapat mengungkap fakta-fakta yang lebih terang terkait dugaan korupsi yang merugikan negara serta merusak kredibilitas proyek vital untuk pembangunan transportasi nasional.
Proyek dengan Segudang Harapan, Terhambat oleh Dugaan Korupsi
Pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa semula diharapkan dapat mengoptimalkan transportasi barang dan penumpang, memperlancar konektivitas antarwilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan Sumatera. Namun, dengan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana proyek, publik mulai mempertanyakan keberlanjutan proyek ini dan dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung menjadi momentum penting dalam memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan anggaran besar tetap berjalan dengan transparan dan bebas dari korupsi. Pihak berwenang berjanji untuk mengungkap tuntas setiap penyimpangan yang terjadi, demi kepentingan publik dan masa depan pembangunan Indonesia.
