Beritatrend.com. – Jakarta Rabu, 05/02/25. – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menggenjot kompetensi pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD).
Melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), pemerintah berharap mampu memperkuat pengawasan kebijakan daerah agar lebih efektif dan berbasis bukti.
Diklat ini dibuka langsung oleh Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, yang menyoroti pentingnya efisiensi dan kemandirian nasional, terutama di sektor energi.
Ia menekankan bahwa Indonesia, meski kaya sumber daya alam, masih bergantung pada impor 54 persen bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura.
“Sebagai negara penghasil minyak, kita justru bergantung pada impor BBM dari negara yang tidak memiliki sumber daya minyak. Ini ironi yang harus kita ubah dengan kebijakan berbasis data dan riset,” ujar Sugeng dalam sambutannya di Gedung F Lantai 4 Kantor BPSDM Kemendagri, Senin (3/2/2025).
Antara Teori dan Realitas: Kebijakan Berbasis Data
Sugeng menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan harus didasarkan pada teori yang kuat dan implementasi yang tepat.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan tanpa landasan akademik hanya akan melahirkan keputusan spekulatif.
“Teori tanpa kebijakan hanya menjadi wacana akademik, sedangkan kebijakan tanpa dasar teori akan menghasilkan keputusan yang spekulatif,” ungkapnya.
Untuk mendukung kemandirian bangsa, Sugeng menyoroti tiga prioritas utama pemerintah, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi industri.
Dengan hilirisasi, Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, melainkan mampu memproduksi barang olahan bernilai tambah tinggi.
Dari Penonton Menjadi Pemain Utama
Sebagai penutup, Sugeng mendorong para peserta diklat agar berpikir strategis dalam membangun bangsa.
Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam percaturan global, melainkan harus menjadi pemain utama dalam menentukan arah pembangunan.
“Sepuluh pemuda dengan visi dan semangat dapat mengguncang dunia. Saya yakin pemimpin masa depan ada di ruangan ini,” pungkasnya dengan penuh semangat.
Melalui diklat ini, diharapkan para pejabat fungsional PPUPD dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih transparan, efisien, dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
