Beritatrend.com. – Jakarta Selasa, 05/11/24. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan segera membentuk Panitia Pengadaan Tanah. Langkah ini diambil guna mempermudah dan memperlancar proses pengadaan tanah yang dibutuhkan untuk berbagai proyek infrastruktur yang tengah berjalan.
Hal ini disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta, Selasa (5/11/2024). Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron mengungkapkan bahwa tanah dan tata ruang merupakan dua komponen vital dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
“Semua pembangunan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan pasti membutuhkan dua instrumen yang paling penting, yaitu tanah dan tata ruang,” ujar Nusron.
Menteri Nusron memaparkan bahwa saat ini terdapat empat fokus utama dalam pembangunan infrastruktur, yaitu infrastruktur yang berorientasi pada konektivitas, swasembada tanah, swasembada energi, dan hilirisasi. Infrastruktur yang berfokus pada konektivitas, seperti pembangunan jalan tol dan pelabuhan, menjadi prioritas utama. Untuk itu, Panitia Pengadaan Tanah segera dibentuk agar proses pengadaan tanah untuk proyek-proyek ini bisa berjalan lancar.
“Kami harus memetakan dengan baik. Tugas pertama Kementerian ATR/BPN adalah segera mempersiapkan Panitia Pengadaan Tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Menteri Nusron menjelaskan bahwa dalam pengadaan tanah, terdapat dua sumber utama yang digunakan, yaitu tanah negara dan tanah telantar. Namun, apabila tanah yang digunakan adalah milik masyarakat, skema ganti untung akan diterapkan guna memastikan proses pengadaan berjalan dengan adil dan menguntungkan semua pihak.
Menko AHY menekankan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada ketersediaan lahan yang jelas dan legal. Tanpa tanah yang terkelola dengan baik, kata AHY, pembangunan infrastruktur akan menghadapi berbagai kendala.
“Tanah harus dikelola dengan baik. Selain untuk pembangunan fisik, tanah juga harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” ujar AHY dalam kesempatan tersebut.
Rapat Koordinasi ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN beserta jajaran.
Langkah cepat dalam persiapan pengadaan tanah ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek-proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk mendukung kemajuan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
