Beritatrend.com. -Jakarta Rabu, 13/11/24. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Transmigrasi menjalin kesepakatan strategis untuk memanfaatkan potensi tanah telantar yang tersebar di seluruh Indonesia guna mendukung program transmigrasi nasional. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menerima kunjungan Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, di kantor kementeriannya di Jakarta, Selasa (12/11).
Dalam pertemuan tersebut, Nusron Wahid mengungkapkan bahwa tanah-tanah yang terindikasi telantar dan berpotensi dimanfaatkan untuk program transmigrasi seluas 564.957 hektare. Tanah ini tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, dan diharapkan dapat diberdayakan untuk meningkatkan nilai ekonomi serta kemakmuran masyarakat.
“Banyak tanah telantar yang belum dikelola dengan optimal. Kami butuh kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Transmigrasi, agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, memberikan nilai ekonomi, dan membantu menyukseskan program transmigrasi,” ujar Menteri Nusron.
Salah satu fokus utama dalam kolaborasi ini adalah menjadikan tanah telantar sebagai lokasi penempatan bagi para transmigran, terutama di kawasan-kawasan yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Dengan adanya program transmigrasi, tanah tersebut akan digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Pemanfaatan Tanah Telantar untuk Kemakmuran Rakyat
Menteri Nusron menegaskan bahwa pemanfaatan tanah telantar ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menggarisbawahi bahwa sumber daya alam yang dikuasai oleh negara harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ia berharap program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, sekaligus mengoptimalkan penggunaan tanah yang saat ini belum tergarap.
“Program transmigrasi ini akan memberikan nilai tambah ekonomi, baik bagi penduduk lokal maupun transmigran. Kita akan membuka kawasan baru yang memiliki potensi untuk pertanian, perikanan, dan sektor lainnya, yang dapat meningkatkan perekonomian bangsa,” tambah Menteri Nusron.
Papua Jadi Salah Satu Fokus Utama
Sementara itu, Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengapresiasi kesepakatan yang telah dicapai dengan Kementerian ATR/BPN. Ia menekankan bahwa salah satu fokus utama dalam program transmigrasi adalah wilayah Papua, yang memiliki banyak potensi untuk dikembangkan melalui transmigrasi.
“Kami terus berkomitmen untuk memastikan bahwa program transmigrasi ini tidak hanya menambah jumlah penduduk di kawasan baru, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi yang besar bagi masyarakat setempat,” ujarnya. Menurutnya, keberadaan lahan yang jelas dan tersistematis menjadi hal penting untuk mewujudkan program ini. Oleh karena itu, kerja sama antara kedua kementerian sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan transmigrasi di masa depan.
Sinergi untuk Kemajuan Indonesia
Ke depannya, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Transmigrasi akan terus bekerja sama untuk memetakan dan memanfaatkan tanah-tanah yang berpotensi menjadi lahan transmigrasi. Program ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Hadir dalam pertemuan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari Kementerian ATR/BPN. Turut mendampingi Menteri Iftitah, Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, dan pejabat dari Kementerian Transmigrasi.
Dengan kolaborasi ini, tanah telantar yang semula tidak produktif diharapkan dapat berubah menjadi sumber daya yang tidak hanya memberi manfaat langsung bagi transmigran, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. (Muslim Jauhari). *
