Beritatrend.com. -Jakarta Sabtu, 17/08/24. Kontroversi terbaru yang melibatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kembali memicu perdebatan publik tentang relevansi dan efektivitas lembaga tersebut. Pengumuman terbaru terkait pernyataan Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, yang kontroversial menyebutkan bahwa agama merupakan musuh Pancasila, memicu gelombang kritik. Pernyataan ini dinilai oleh banyak pihak sebagai langkah yang tidak hanya merusak reputasi BPIP tetapi juga berpotensi mengancam keharmonisan antarumat beragama di Indonesia.
Tidak hanya pernyataan kontroversial tersebut yang menjadi sorotan, tetapi juga kebijakan Kepala BPIP mengenai pelarangan pemakaian jilbab oleh 18 Paskibraka Putri pada upacara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai sebagai tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Kritikus berpendapat bahwa tindakan ini mencerminkan ketidakpekaan dan kebijakan yang tidak sejalan dengan semangat keragaman dan toleransi yang dijunjung tinggi dalam Pancasila.
Sementara itu, BPIP dinilai tidak berhasil menjalankan fungsinya secara efektif selama ini. Di bawah kepemimpinan Yudi Latif dan Yudian Wahyudi, lembaga ini tidak mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembinaan ideologi Pancasila. Bahkan, banyak yang mempertanyakan apakah BPIP masih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama ketika banyak anggotanya diketahui menerima gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Regional (UMR) di DKI Jakarta, sementara rakyat banyak yang masih berjuang melawan kemiskinan.
Sejumlah pihak mengusulkan dua alternatif untuk mengatasi krisis ini. Pertama, adalah pembubaran BPIP sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketidakmampuan lembaga ini dalam menjalankan tugasnya dan menjaga martabat Pancasila. Alternatif kedua adalah pengunduran diri seluruh anggota BPIP sebagai langkah elegan untuk menyelamatkan nama baik dan reputasi lembaga tersebut serta memberikan contoh kepemimpinan yang berintegritas.
Dengan perdebatan yang terus memanas, banyak masyarakat berharap agar keputusan yang diambil tidak hanya menyeimbangkan kepentingan politik dan administrasi, tetapi juga mencerminkan komitmen nyata terhadap nilai-nilai Pancasila yang sejati. Apakah BPIP akan dibubarkan atau anggotanya akan memilih mundur demi kehormatan dan kemanusiaan, tetap menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab oleh para pemimpin bangsa. (Jacob Ereste).*
