Beritatrend.com. -Jakarta Rabu, 14/08/24.Dunia politik Indonesia kembali dikejutkan dengan gejolak di dalam tubuh Partai Golkar. Aksi yang kini disebut sebagai “pembajakan” partai beringin ini memunculkan kekhawatiran akan kemunduran demokrasi di Tanah Air. Fenomena ini terjadi di tengah atmosfer politik yang masih panas setelah Pemilu 2024.
Kehebohan ini tidak hanya mempengaruhi internal Golkar, tetapi juga menimbulkan dampak luas di kalangan partai-partai politik lainnya. Berita ini juga menciptakan luka mendalam bagi para pendukung dan pejuang sejarah Partai Golkar yang telah berjuang sejak era Reformasi 1998 untuk mengembalikan martabat partai ini.
Sejarah mencatat, Partai Golkar merupakan salah satu pilar penting dalam pembentukan dan pengembangan demokrasi di Indonesia. Didukung oleh tokoh-tokoh seperti Bung Karno dan Jenderal TNI AD Abdul Haris Nasution, Golkar memainkan peran krusial dalam melawan PKI pada masanya. Tokoh-tokoh lain seperti Presiden Soeharto, Suhardiman, Mas Isman, dan Kol. Inf. RH. Sugandhi Kartosubtoto turut berkontribusi dalam membesarkan partai ini.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul indikasi bahwa Golkar menjadi sasaran pengambilalihan. Dalam sebuah wawancara pada 28 Februari 2024, Adies Kadir, Ketua Partai Golkar, mengisyaratkan bahwa Presiden Joko Widodo kemungkinan akan bergabung dengan Golkar setelah masa jabatannya berakhir. Ini menambah spekulasi bahwa perubahan besar dalam kepemimpinan partai sedang dirancang.
Dugaan pengambilalihan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk para mantan pengurus dan kader Golkar yang merasa bahwa upaya ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan dan kontribusi mereka selama ini. Akbar Tanjung, salah satu tokoh penting Golkar, dikenal karena usahanya mempertahankan eksistensi partai setelah krisis Reformasi. Ketidakstabilan ini juga menunjukkan bahwa Golkar bukan hanya milik internal partai, tetapi juga bagian integral dari perjalanan demokrasi Indonesia.
Sebagai simbol demokrasi, setiap perubahan besar di tubuh Golkar dapat mempengaruhi landscape politik Indonesia secara keseluruhan. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Golkar harus menemukan jalan untuk merespons dinamika ini dengan bijaksana agar tetap bisa memainkan perannya dalam memperkuat demokrasi.
Kehadiran ketidakpastian ini mengundang pertanyaan besar tentang masa depan Golkar dan dampaknya terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Sementara itu, para pengamat dan rakyat Indonesia tetap menunggu langkah selanjutnya yang akan menentukan arah politik negara ini. (Jacob Ereste). *