Beritatrend.com. – Jakarta Jum’at, 15 November 2024. – Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, angkat bicara mengenai kemungkinan kenaikan iuran BPJS Kesehatan setelah muncul kekhawatiran terkait defisit anggaran. Sejak awal 2023, BPJS Kesehatan menghadapi ketimpangan antara pemasukan yang diperoleh dari iuran peserta dan pengeluaran untuk membiayai layanan kesehatan. Kondisi ini memicu perdebatan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional.
Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau kondisi keuangan BPJS Kesehatan secara teliti. “Kami selalu berkomunikasi dengan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dan Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti. Kami sedang melihat angka-angka ini dengan cermat,” ujar Menkes Budi. Ia menambahkan bahwa simulasi kenaikan iuran BPJS sudah dilakukan sejak 2022, bersamaan dengan penyesuaian tarif rumah sakit. Kenaikan iuran, jika diperlukan, akan dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak membebani masyarakat peserta.
Menurut Menkes, angka defisit BPJS Kesehatan diprediksi akan mencapai sekitar Rp 20 triliun pada tahun ini. Namun, ia menekankan bahwa meskipun ada kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran, BPJS Kesehatan masih memiliki dana cadangan dari investasi yang dapat digunakan untuk menutup defisit tersebut. “Yang perlu dipahami adalah, meskipun ada prediksi defisit, BPJS masih memiliki buffer yang cukup besar, lebih dari Rp 50 triliun dari investasi yang dilakukan di masa lalu,” jelasnya.
Pemerintah, menurut Budi, terus menilai apakah anggaran yang direncanakan akan sesuai dengan realisasi pengeluaran BPJS Kesehatan. “Kami akan melakukan penyesuaian jika ada selisih besar antara perencanaan dan realisasi. Tentu, penambahan fasilitas kesehatan seperti cath lab atau kemoterapi juga akan menaikkan biaya, namun kami tetap memperhitungkan hal tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, BPJS Kesehatan juga diminta untuk lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan dana, seperti overclaim dan fraud oleh rumah sakit. Menkes Budi menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat untuk memastikan dana yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan medis yang sebenarnya.
Di tengah tantangan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan JKN, sehingga masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa khawatir soal biaya. Keputusan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan dibahas lebih lanjut dalam koordinasi antara kementerian terkait dalam waktu dekat.
Dengan segala upaya yang dilakukan, diharapkan BPJS Kesehatan dapat terus beroperasi dengan baik dan memastikan seluruh rakyat Indonesia tetap terlindungi dalam hal kesehatan.
