Beritatrend.com. – Jakarta Jum’at, 15 November 2024. – Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2024 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/11). Rakor ini menjadi tonggak penting bagi upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah pertanahan yang kerap menjadi sumber konflik di masyarakat.
Dalam sambutannya, Menko AHY menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak “tebang pilih” dalam menuntaskan masalah pertanahan yang telah mengakar di Indonesia. “Satgas Anti-Mafia Tanah bekerja tanpa henti, pagi, siang, malam, mengungkap kejahatan untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Kita tidak akan memilih-milih, siapa pun yang terlibat harus diproses tegas,” ujar Menko AHY dengan penuh semangat.
Kejahatan pertanahan di Indonesia, menurut Menko AHY, memiliki spektrum yang sangat luas, mulai dari kasus-kasus kecil yang melibatkan masyarakat biasa hingga praktik mafia tanah yang melibatkan pihak-pihak berpengaruh di tingkat internasional. “Beberapa kasus sudah terorganisir dengan baik, melibatkan banyak pihak, bahkan tak jarang melibatkan orang dalam di kementerian atau lembaga negara lain,” katanya.
Tantangan besar ini, menurut Menko AHY, hanya bisa diatasi dengan kolaborasi lintas sektoral antara kementerian dan lembaga. “Kami di Kemenko Infrastruktur siap mendukung dan berkoordinasi. ATR/BPN sebagai garda terdepan dalam penyelesaian masalah ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan Indonesia ke depan,” tambahnya.
Senada dengan itu, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menekankan pentingnya langkah konkret dan terukur dalam penyelesaian masalah pertanahan. “Rakor ini tidak boleh berhenti hanya pada pidato, tapi harus diikuti dengan aksi nyata yang terukur,” katanya.
Menteri Nusron juga mengakui bahwa masalah pertanahan bukanlah masalah yang bisa diselesaikan sendirian oleh Kementerian ATR/BPN. “Kami membutuhkan dukungan dari aparat keamanan, aparat hukum, dan aparat pertahanan. Kolaborasi dari berbagai pihak menjadi sangat penting dalam upaya menyelesaikan persoalan ini,” tambahnya.
Rakor ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Wakil Menteri ATR/Kepala BPN, Ossy Dermawan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Wahyu Widada. Masing-masing dari mereka menegaskan pentingnya kerjasama antara lembaga dalam memberantas kejahatan pertanahan di Indonesia.
Melalui rakor ini, diharapkan akan muncul langkah-langkah strategis yang dapat mengurangi dan menuntaskan tindak pidana pertanahan, yang selama ini telah merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan nasional. Dengan semangat gotong-royong antar lembaga, pemerintah optimis dapat menciptakan tatanan pertanahan yang lebih adil dan transparan di Indonesia.
