Oknum BPN Diduga Terlibat, Siap-Siap Diproses Hukum!
Lebih lanjut, Nusron menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas semua yang terlibat, termasuk oknum di dalam Kementerian ATR/BPN sendiri.
“Kami sedang melakukan investigasi. Jika ada unsur pidana, kami tidak akan ragu menyerahkan kasus ini ke aparat penegak hukum,” katanya.
Namun, bagi sertipikat HGB yang sudah lebih dari lima tahun, Menteri Nusron mengakui tidak bisa membatalkan secara otomatis.
“Kami akan meminta pemegang sertipikat untuk mengajukan pembatalan. Jika mereka menolak, maka langkah hukum akan diambil,” tegasnya.
Dampak Besar dan Langkah Tegas
Kasus ini menunjukkan bagaimana celah dalam sistem pertanahan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
Dengan temuan ini, Menteri Nusron menegaskan akan melakukan pembenahan menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Inspektur Jenderal Dalu Agung Darmawan, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Muda Saleh, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar.
Langkah tegas pemerintah ini menjadi sinyal bahwa permainan manipulasi data tanah tak akan dibiarkan berlanjut. Apakah ada mafia tanah di balik kasus ini? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya!
