Beritatrend.com. – Jakarta. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengunjungi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) pada Senin (11/11/2024) untuk mempererat kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan TNI dalam menangani sengketa dan konflik pertanahan yang semakin rumit. Dalam pertemuan yang berlangsung penuh kehormatan ini, Menteri Nusron disambut oleh Panglima TNI, Agus Subiyanto, yang langsung memimpin upacara kehormatan penyambutan.
Kunjungan ini mencerminkan langkah strategis pemerintah dalam menangani persoalan sengketa tanah yang tidak hanya melibatkan masyarakat, tetapi juga melibatkan institusi negara, termasuk TNI. Menteri Nusron menegaskan bahwa konflik pertanahan, terutama yang melibatkan mafia tanah, telah mencapai titik yang memerlukan sinergi antara berbagai lembaga untuk solusi yang lebih cepat dan efektif.
“Penyelesaian sengketa tanah tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kolaborasi dengan TNI sangat penting, terutama dalam mengatasi mafia tanah yang merugikan banyak pihak. Kami mengundang Panglima TNI untuk terlibat langsung dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan yang akan segera dilaksanakan,” ujar Menteri Nusron dalam sambutannya.
Nusron juga menekankan urgensi penertiban aset-aset TNI. Ia meminta TNI segera melaporkan tanah-tanah bermasalah yang terkait dengan korporasi, kelompok masyarakat, atau individu. Upaya ini diharapkan dapat menghindari potensi penyalahgunaan tanah milik negara dan memperkuat pengelolaan yang lebih transparan.
Panglima TNI, Agus Subiyanto, menyambut positif ajakan kolaborasi tersebut. Ia mengapresiasi inisiatif Kementerian ATR/BPN dalam menangani berbagai persoalan pertanahan, terutama yang berkaitan dengan aset-aset TNI. Menurutnya, dengan koordinasi yang solid antara TNI dan ATR/BPN, penyelesaian sengketa pertanahan bisa lebih cepat dan efisien.
“Komitmen kami untuk terus bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN akan mempercepat penyelesaian konflik pertanahan, yang selama ini menghambat stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan kerja sama yang erat, saya yakin masalah pertanahan dapat diatasi dengan lebih baik dan menguntungkan negara,” kata Panglima Agus.
Selain Menteri Nusron dan Panglima TNI, pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono, serta sejumlah pejabat tinggi TNI, termasuk Kepala Staf Umum TNI, Asintel, Asops, Aspers, Aslog Panglima TNI, dan Kababinkum TNI.
Kunjungan ini menandakan dimulainya sebuah era baru dalam kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan TNI untuk mengatasi persoalan pertanahan yang selama ini menjadi duri dalam daging bagi banyak pihak. Dengan kerja sama yang solid dan terkoordinasi, diharapkan sengketa dan konflik pertanahan, termasuk praktik mafia tanah, dapat diminimalisir, menciptakan keadilan bagi masyarakat, dan menjaga integritas tanah negara.
